![]() |
Tim Ekspedisi mewakili Akademisi, Rohaniawan, AMAN dan KSPPM melakukan Ungkap Penyebab Banjir Parapat, (24/3) photo timekspedisi/gb |
GREENBERITA.com - Tim Ekspedisi Gabungan yang terdiri dari akademisi, rohaniawan serta aktivis lingkungan dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak melakukan penelusuran langsung alur dan jejak (tracing) longsor di Kota Wisata Parapat yang terjadi pada 16 Maret 2025 lalu.
Rilis yang diterima greenberita pada Senin, 24 Maret 2025 menyimpulkan bahwa alih fungsi hutan besar-besaran serta menurunnya daya dukung dan daya tampung hutan di bentang alam Simarbalatuk-Sitahoan-Sibatuloting, merupakan penyebab banjir bandang di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Tim Ekspedisi memulai pendakian dari Bangun Dolok hingga harangan atau tombak (hutan) Simarbalatuk-Sitahoan. Ekspedisi ini bertujuan untuk mengobservasi secara langsung penyebab banjir bandang yang melanda Kota Parapat.
Penelusuran dan Temuan
Tim memulai perjalanan dari harangan Bangun Dolok, mengikuti aliran Sungai Batu Gaga, yang membanjir-bandangi Kota Parapat.
Selama perjalanan, tim menemukan adanya aktivitas perladangan oleh masyarakat setempat. Namun, sistem perladangan tersebut bersifat agroforestri, yang didominasi tanaman keras seperti kopi, cengkeh, coklat, durian, salak, yang masih berdampingan dengan pohon-pohon alam. Di kebun-kebun dan perladangan itu, terlihat sejumlah sopo (gubuk) dan binatang peliharaan.
Dari hulu Sungai Batu Gaga, tim melanjutkan perjalanan menuju harangan Simarbalatuk. Di lokasi ini, tepat di ketinggian sekitar 1.100-1.200 mdpl, tim sudah menemukan alur longsor yang memuncak di ketinggian 1.500 mdpl. Panjang longsor sekitar 300-400 meter, lebar 4–5 meter, dan kedalaman 3–4 meter.
Material longsor terdiri dari batu besar, sedang, dan kecil yang bercampur dengan sebagian tanah liat dan lapisan tanah gembur.
Tim Ekspedisi juga menemukan bahwa di sepanjang alur longsor juga melintang sejumlah kayu besar dan kecil, yang dalam jangka panjang dikuatirkan akan membentuk kolam-kolam air, yang dapat menimbulkan banjir-bandang berikutnya.
"Berdasarkan pengukuran menggunakan Avenza Maps, lokasi longsor ini berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, sekitar 2,16 kilometer dari jembatan Sungai Batu Gaga—tempat meluapnya air sungai pada 16 Maret lalu," ungkap Penggiat Perlindungan Lingkungan dari KSPPM, Rocky Pasaribu.
Menurutnya, sepanjang perjalanan dari hulu Sungai Batu Gaga hingga titik longsor di Simarbalatuk, tim tidak menemukan adanya aliran sungai di area longsor.
"Dengan kata lain, alur longsor ini tidak mengikuti aliran sungai atau anak sungai. Ini merupakan aliran baru, yang pada akhirnya menyatu di Sungai Gaga.
Kondisi hutan di sekitar titik longsor masih terjaga cukup baik. Ekosistemnya tampak alamiah. Kami tak jarang menemukan pohon-pohon besar, yang menunjukkan bahwa kawasan ini belum banyak dijamah manusia," jelas Rocky Pasaribu.
Namun, tim mencatat bahwa titik awal longsor hanya berjarak sekitar 2,33 km dari konsesi perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Sementara itu, Dr Dimpos Manalu dari Tim Ekspedisi mewakili akademisi memberikan analisis bahwa Penyebab Banjir.
"Berdasarkan hasil ekspedisi dan temuan di lapangan, Tim berkesimpulan bahwa banjir bandang yang terjadi di Parapat dipicu oleh longsor yang terjadi di Dolok Simarbalatuk.
Jarak yang relatif dekat antara titik longsor dan jembatan Sungai Batu Gaga memperkuat dugaan bahwa material longsor terbawa arus sungai hingga menyebabkan banjir bandang," ujar Dimpos Manalu.
Senada, Tim Ekspedisi mewakili tokoh agama Pdt Jurito Sirait menyimpulkan sebuah pertanyaan yang muncul di publik yaitu apa penyebab utama longsor di Simarbalatuk?
"Walau hutan di areal longsoran bisa dikatakan terjaga dengan baik, namun tidak bisa dipungkiri bahwa tutupan hutan di bentang alam (landscape) Dolok Simarbalatuk- Sitahoan semakin berkurang dari waktu ke waktu," jelas Pdt Jurito Sirait.
Bahkan hasil ekspedisi ini terkesan berkesesuaian dan saling mendukung dengan hasil riset yang dilakukan oleh KSPPM, AMAN Tano Batak, Auriga Nusantara, dan JAMSU tiga hari sebelum ekspedisi dilakukan.
"Hasil riset keempat lembaga tersebut mengungkapkan bahwa dalam 20 tahun terakhir (tahun 2000-2023) telah terjadi penurunan signifikan luas hutan alam seluas 6.503 hektar di lima kecamatan sekitar Parapat: Girsang Sipangan Bolon, Hatonduhan, Pematang Sidamanik, Dolok Panribuan, dan Jorlang Hataran. Pada periode yang sama terjadi peningkatan kebun kayu eukaliptus seluas 6.503 hektar. Analisis ini membuktikan bahwa perubahan tutupan hutan di wilayah 5 kecamatan ini terjadi dan sebagian besarnya berubah menjadi kebun eukaliptus PT Toba Pulp Lestari," jelas Aris Simangunsong dari Tim Ekspedisi mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Disebutkannya, longsor di Dolok Simarbalatuk disebabkan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan di kawasan tersebut. Daya dukung lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22, adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
Daya dukung lingkungan menurun namun tak terbatas oleh kombinasi dari penggundulan hutan (deforestasi), hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.
"Alih fungsi hutan selama 20 tahun terakhir, dari hutan alam menjadi tanaman monokultur, juga berdampak terhadap menurunnya daya dukung bentang alam Sitahoan-Sibatuloting, sementara curah hujan yang tinggi seperti yang terjadi sebelum banjir bandang pada 16 Maret 2025 lalu menguatkan, bahwa daya tampung bentang alam tersebut pun sudah kian menurun," ujar Direktur KSPPM Delima Silalahi mewakili Tim Ekspedisi.
Menurutnya, dampak dan Potensi Bencana Susulan
Bencana yang terjadi pada 16 Maret 2025 lalu, bukanlah peristiwa pertama.
"Parapat sekitarnya telah berulang kali mengalami banjir bandang sebelumnya—seperti terjadi pada 2021 lalu, yang menunjukkan bahwa ada permasalahan sistemik dalam pengelolaan ekosistemnya. Situasi ini menjadi bukti bahwa ekosistem di sekitar Parapat, dan Danau Toba secara keseluruhan, berada dalam kondisi kritis. Jika deforestasi dan konversi lahan terus dibiarkan tanpa kendali, maka bencana serupa dapat semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian wilayah," tegas Delima Silalahi.
Sebagaimana disebutkan di atas, Tim ekspedisi juga mengawatirkan terjadinya banjir bandang susulan akibat material longsor, berupa pepohonan tumbang, batu, dan tanah yang masih tersangkut di area longsor, yang perlu segera ditangani.
Tim Ekspedisi berharap Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah bencana di masa depan.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan material longsor yang masih tersangkut di sepanjang titik longsor.
"Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengirim tim ke lokasi guna mengevakuasi dan membersihkan area terdampak sebelum musim hujan berikutnya datang," ujar Dimpos Manalu.
Tim Ekspedisi Gabungan memberikan beberapa langkah rekomendasi yaitu Pemerintah harus tegas memastikan moratorium penebangan hutan alam dan mengevaluasi kembali aktivitas perusahaan yang berkontribusi terhadap degradasi hutan di kawasan ini.
Kemudian pemerintah harus memimpin upaya restorasi ekosistem dengan menanam kembali kawasan hutan yang sudah kritis. Pemerintah harus bekerja sama dengan komunitas lokal dalam upaya penghijauan untuk meningkatkan daya dukung ekologis kawasan ini. Reboisasi dengan jenis tanaman tertentu yang dapat menopang kestabilan tanah harus menjadi prioritas agar daerah-daerah rawan longsor bisa kembali memiliki daya serap air yang tinggi.
Dan untuk jangka panjang, kebijakan pengelolaan hutan harus diperketat. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kelestarian hutan dan memastikan bahwa tidak ada lagi izin eksploitasi yang mengancam keseimbangan ekosistem di sekitar Parapat dan Danau Toba. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan, agar bencana seperti ini tidak terulang kembali.
"Tanpa intervensi serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan, bencana ekologis seperti yang terjadi di Parapat akan terus berulang. Krisis ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi konsekuensi dari eksploitasi hutan yang tidak terkendali. Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana," pungkas Dimpos Manalu.
(Gb-Ferndt01/ril)