GREENBERITA.com- Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom bersama Anggota DPRD Provsu Komisi B meninjau lokasi banjir bandang kenegerian Sihotang Kecamatan Harian, Senin (11/12/2012).
Dalam kunjungan kerjanya, Bupati Samosir bersama Sekretaris Komisi B Gusmiyadi mengunjungi beberapa lokasi yang terdampak akibat musibah banjir bandang yang disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi pada tanggal 13 November 2023 lalu.
Di sela-sela monitoring tersebut, Bupati Samosir berinteraksi langsung dengan warga dan berkunjung ke tempat rumah duka korban banjir bandang Keluarga Op. Intan Silalahi sembari memberikan sumbangan sebagai bentuk belasungkawa yang diwakili oleh Kepala Desa yang disaksikan oleh keluarga korban.
Setelah melakukan peninjauan Bupati Samosir dan Anggota DPRD Provsu Komisi B melakukan diskusi interaktif dengan tokoh masyarakat kenegerian Sihotang yang berlangsung di ruang kepala sekolah SMPN 2 Harian.
Dalam interaksi tersebut salah satu perwakilan tokoh masyarakat kenegerian Sihotang Maringan Sihotang dan Tiodor Sihotang menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Samosir dan Anggota DPRD Provsu atas antusias dan perhatian yang telah diberikan.
"Dalam hal ini beberapa aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Provsu diantaranya menghentikan kegiatan yang ada di hulu, menormalisasi seluruh aliran sungai di kenegerian Sihotang, seluruh tokoh masyarakat Sihotang sepakat dan bersatu untuk menutup kegiatan TPL pada sektor tele dan memohon bantuan untuk pemulihan kantor desa, rumah dan lahan pertanian, dan mengkonservasi di seluruh kawasan hutan lindung sepanjang bukit barisan Danau Toba," ujar Marco Sihotang.
Menanggapi hal tersebut, Komisi B DPRD Sumut diwakili Sekretaris Komisi Gusmiyadi menyampaikan segala usulan dan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat pada pertemuan tersebut, akan dijadikan bahan untuk rapat pembahasan tindak lanjut dengan stakeholder dan pihak PT. TPL.
"Kita juga telah secara khusus telah meminta kepada pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provsu melalui KPH Doloksanggul untuk lebih aktif dan membuat KPH khusus di Kabupaten Samosir mengingat Samosir memiliki cuaca ekstrim, " tambahnya.
Gusmiyadi menambahkan bahwa DPRD Provsu telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang kedua kali dengan stakeholder dan pihak TPL namun pada saat rapat RDP pertama dan kedua tersebut pihak TPL tidak dapat hadir dengan alasan tertentu.
Kepada KPH-13 Dolok Sanggul, Gusmiyadi meminta pihaknya harus tegas dalam hal ini dan langsung membawa polhut beserta masyarakat ke titik lahan yang diduga menjadi ujung permasalahan agar masyarakat tenang dan tidak kuatir akibat adanya aktifitas lahan pertanian yang bertentangan dengan hukum terlebih aktifitas pembalakan liar.
Disampaikan juga bahwa DPRD Provsu Komisi B akan melakukan rapat skala luas yang melibatkan TNI/Polri, Kementerian Kehutanan dan Pengusaha yang memanfaatkan kawasan hutan untuk pembahasan dan pembentukan TIM Investigasi serta menjajaki agar seluruh kawasan hutan yang ada di Danau Toba dijadikan hutan lindung.
Bupati Samosir Vandiko Gultom dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kunjungan Anggota DPRD Provsu Komisi B untuk melihat langsung kondisi pasca banjir bandang di kenegerian Sihotang.
Disampaikannya bahwa Pemkab Samosir telah melakukan beberapa hal setelah terjadi banjir bandang diantaranya mengevakuasi warga.
"Waktu pertama kali kejadian, kita didampingi beberapa jajaran OPD langsung terjun ke lokasi untuk memastikan kondisi dan mengevakuasi warga agar tidak terjadi korban bencana", ujar Bupati kepada Sekretaris DPRD Komisi B.
Selanjutnya, dalam hal ini Pemkab Samosir juga telah melakukan pembersihan dilahan-lahan masyarakat yang terdampak banjir, melakukan proses perhitungan kerugian baik fisik maupun lahan pertanian dan setelah tahapan ini selesai atas nama Pemkab samosir dan masyarakat kenegerian Sihotang memohon bantuan kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk pemulihan yang terjadi akibat banjir bandang.
Disampaikan juga bahwa segala aspirasi yang disampaikan masyarakat kenegerian sihotang beberapa waktu lalu telah disimpulkan dan disepakati bersama dan sudah diajukan ke pemerintah provinsi Sumut antara lain; -perlu dilakukan kegiatan investigasi oleh tim independen dengan melibatkan forkopimda dan akademisi, - memohon kepada pemerintah provinsi untuk meninjau kembali ijin penebangan diwilayah PT. TPL sektor Tele Kabupaten Samosir.
Diakhir sambutannya, Bupati berharap kepada pemerintah atasan dan DPRD Provsu nantinya menindak tegas jika telah dilakukan investigasi.
"Sebagai wakil rakyat tentu kita harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, oleh karena itu mari bersama kita jadikan momen ini untuk melakukan perbaikan untuk semuanya", tutup Bupati.
Turut hadir UPTD KPH Wilayah XIII Doloksanggul, Asisten I Tunggul Sinaga, beberapa Pimpinan OPD Kabupaten Samosir, Camat Harian dan Kepala Desa.
(Gb-rijalDM)
