.jpg)
GREENBERITA.com- Pagi ini ketika saya dalam perjalanan menuju kampus tempat saya mengajar, secara kebetulan saya mendengar siaran radio RRI Pro-3 FM di mobil yang saya kendarai.
Topik yang di bahas pada perbincangan tersebut adalah *"Pentingnya Profil Caleg, Calon figure public (Kepala Daerah, Capres dan Cawapres) dipandang perlu dan penting untuk di ketahui publik*" khususnya para pemilih.
Terbersit dalam pemikiran saya, kenapa menjadi penting?
Agar rakyat utamanya konstituen atau Voter dapat memberikan pilihannya berdasarkan profil yang tersaji tersebut, karena kedepannya para calon yang terpilih akan menikmati anggaran yang berasal dari kantong rakyatnya.
Obrolan di RRI Pro-3 tersebut saya anggap sangat menarik perhatian, karena keinginan rakyat pemilih itu penting mengetahui profile calonnya.
Saya jadi teringat terkait masalah yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman di Bona Pasogit yang punya akses dengan KPU Kabupaten Samosir.
Secara pribadi dan sudut pandang masyarakat, saya sangat setuju bahwa profile mereka-mereka itu perlu di eskpose atau di sediakan peluang dan akses kepada rakyat untuk mengetahui profile yang bersangkutan.
Sebagai contoh di salah satu Provinsi dimana saya pernah bertugas, di ruang tamu atau ruang tunggu tamu, kita bisa mengetahui apa saja program Pemda tersebut dan hasil-hasil yang telah diraihnya.
Analog nya adalah penting di kantor-kantor KPU disediakan komputer yang bisa dengan mudah di buka untuk melihat profile para calon tersebut.
Atau profile calon di publikasikan melalui surat kabar lokal, atau melalui laman KPU. Dimana rakyat dapat mengenal siapa-siapa yang patut pemilih ketahui siapa yg mau di pilih.
Sehingga rakyat bisa menentukan pilihannya dengan baik.
Artinya, rakyat tidak seperti *"beli kucing dalam karung"* atau jangan sampai konstituen memilihnya karena ada TTR, atau di undang makan, di kasih sembako atau bantuan-bantuan lainnya yang sifatnya temporer.
Obrolan radio pro-RRI pagi ini menjadi sangat berbobot dan menarik ketika seorang dosen prodi *"Hukum"* di Universitas Indonesia yaitu ibu Dr. Tuty Anggraini, MH menjelaskan betapa pentingnya profile para Caleg, Capres/Cawapres di ketahui lebih luas oleh Masyarakat sebagai bagian dari Lembaga Publik.
Beliau menjelaskan bahwa di Amerika ada semacam komunity masyarakat yang kerjanya mengintip- intip guna mengatahui rekam jejak dan biodata atau CV sang calon pejabat Publik tersebut.
Dengan demikian *"salah pilih"* itu akan menjadi bisa di minimalisir dan terhindar.
Oleh karena itu, kita sangat mendukung untuk di publish profile para calon tersebut.
Beliau juga menjelaskan bhw ada undang-undang yang menyatakan tentang perlindungan hak privasi para Caleg.
Tetapi lDr. Tuty Anggraini mengatakan betul ada aturan tersebut, tapi yqng di inginkan adalah keterbukaan informasi tentang pendidikan, pengalaman kerja, prestasi, harta kekayaan dan lainnya tentang calon pejabat publik tersebut.
Bila menyangkut tentang kesehatan dan hal lain yang sangat private memang tidak perlu untuk di ketahui oleh umum.
Dalam obrolan Radio pro-3 FM tersebut, bahkan ada istilah keren nya yang mengatakan:
*"Well informed of candidates it's mean, Well informed for Voter and it's become well Democratisa tion"*
Keinginan masyarakat tersebut pada Pemilu 2019 ada 49 % calon yang mau dan bersedia profilenya di publish untuk umum.
Oleh karenanya, saya menghimbau dan bahkan mengajak agar kaum intelektual berpendidikan par *" Bona Pasogit"* perlu membentuk semacam komunitas untuk mendesak KPU agar KPU Kabupaten Samosir mau mempublish Profile Caleg dan Cabup atau Cawabup Samosir kedepannya.
Selain itu agar kaum intelektual par Samosir untuk melakukan Edukasi kepada masyarakat untuk menghindari budaya TTR.
Karena budaya tersebut tidak baik untuk pertumbuhan & perkembangan pemahaman Demokrasi dalam pemerintahan dan bernegara bahkan dalam kehidupan ber interaksi sosial ditengah masyarakat yang majemuk.
Utamanya menghadapi para figure Public *"(caleg, kpl daerah, capres/cawapres)"* kalau sudah berkuasa cenderung mengabaikan aspirasi masyarakatnya.
Mungkin ada pemahaman dari Caleg tersebut bahwa setelah terpilih dia merasa bahwa hak konstitusi pemilihnya/rakyat nya sudah di TTR atau di beli.
Bisa di bayangkan bagaimana program-program pembangunan itu dapat berjalan lancar baik dan benar?
Ada adagium yang menyatakan ketika seseorang itu berkuasa maka persentasi untuk melaksanakan program-programnya tersebut menjadi rendah, tetapi keinginan berkuasa lagi menjadi program strategis yang menjadi lebih dominan walau terasa tersembunyi l.
Dampaknya pelaksanaan program nya banyak yang *"disunat"* atau mangkrak alias di korup, sehingga sebagai Way out untuk bisa berkuasa kembali lagi.
Ada yg mengatakan *"power tens to corrupt"*
Makanya kita tdk perlu heran banyak Kepala daerah ke ceblos masuk penjara.
Kalau ini yg terjadi, rakyat lah yang menanggung deritanya.
Misalnya seperti:
1. Program infrastruktur (pemba nguan jalan, pengairan/irigasi yang ternyata tidak berisi air, atau masalah pupuk dan lainnya akan terganggu.
2. Program pengadaan alat-alat pertanian, pendidikan, kesehatan dan lainnya tidak terpenuhi.
Orang sakit dibawa ke RS di tengah jalan *"tos hosana"* , lalu ada orang yang berobat bahkan ada yang tidak sembuh atau bukan menjadi sembuh malah tambah parah, karena diagnosa yang tidak tepat dan dukungan obat-obatan sudah kadaluarsa.
Alat-alat kesehatan modern yang canggih yg mendukung sangat minim karena ada indikasi jorupsi Alat kesehatan.
Dari hal tersebut diatas hal terpenting nya adalah keterbukaan profile caleg, Kepala daerah dan pemerintah ini menjadi sangat urgent.
Bagi kita sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi berdasarkan UUD '45 & Pancasila, penting menjaganya dan mentaati nya.
Mudah-mudahan sajian diatas dapat menjadi respons positif dari sahabat-sahabat pencinta demokrasi di Boma Pasogit.
( _Penulis adalah purnawirawan bintang satu di kepolisian dan putra asli Samosir dari Huta Pahoda, Buhit Samosir dan saat ini sebagai dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta_ )
