Notification

×

Iklan

Iklan

Tidak Hadiri Panggilan Polda Metro Jaya, Ketua KPK Tugas ke Aceh

8 Nov 2023 | 18:27 WIB Last Updated 2023-11-08T12:18:50Z

Firli hadir di Banda Aceh Jelajah Negri Anti Korupsi 


GREENBERITA .com- Aceh menjadi daerah terakhir di Pulau Sumatera yang disinggahi Bus Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mengawali perjalanannya pada Agustus 2023.


Dalam perjalanannya, bus ini sudah menyinggahi lima kota di Sumatera.


Adapun lima kota tersebut yakni Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Padang, Medan, dan keenam adalah Kota Banda Aceh.


Hal itu disampaikan oleh juru bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding .

Rabu (8/11/2023) dikutip dari tempocom


“Ini salah satu upaya yang kami gunakan dalam konteks pendidikan anti korupsi.


Pada Rabu (8/11) pagi, Ketua KPK, FIRLI bahuri membuka acara Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” di halaman Kantor Gubernur Aceh.


Ketika ditanya soal ketidakhadirannya pada pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Firli mengaku enggan berkomentar karena sedang fokus menghadiri acara Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh.


Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai, alasan Firli absen dari pemeriksaan hanya mengada-ngada.


Ketua KPK, Firli Bahuri, tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa (7/11) kemarin.


Firli berhalangan hadir, karena disebut tengah menghadiri rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh.


Jadi KPK hadir lebih dekat dengan masyarakat untuk mengajak mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi,” ujarnya yang hadir bersama Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha, Ketua Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Ditkorsup) Wilayah I KPK Arif Nurcahyo, dan pegawai KPK lainnya.


Bus Antikorupsi KPK 2023 mengusung tema ‘Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi’, juga menjadi rangkaian kegiatan menuju peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 pada 9 Desember mendatang.


Bus KPK bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga membawa semangat budaya antikorupsi dengan sejumlah rangkaian kegiatan sosialisasi, pencegahan, koordinasi dan supervisi maupun pendidikan antikorupsi untuk masyarakat dan pemangku kepentingan di 

KPK sebagai lembaga hukum yang dimandati, tidak hanya melalukan pemberantasan korupsi, tetapi melakukan pencegahan melalui pendekatan perbaikan sistem maupun pendekatan pendidikan.


Dukungan media juga sangat membantu dalam mesosialisaikan pencegahan korupsi,” sebut Ipi.D


Direktur Jejaring Pendidik KPK, Aida Ratna Zulaiha menjelaskan, dalam perjalanan Bus Antikorupsi KPK 2023 dari Medan ke Banda Aceh, bus tersebut singgah di beberapa daerah untuk melakukan sosialiasi dan kampanye anti korupsi.

“Sosialisasi dan kempanye itu biasanya kami sampaikan ke anak-anak usia dini, lalu di Sekolah Dasar, Menengah, pendidikan tinggi dan ASN (Aparatus Sipil Negara).


Pada anak-anak kita mendongeng anti korupsi,” paparnya.


Direktur Jejaring Pendidik KPK, Aida Ratna Zulaiha menjelaskan, dalam perjalanan Bus Antikorupsi KPK 2023 dari Medan ke Banda Aceh, bus tersebut singgah di beberapa daerah untuk melakukan sosialiasi dan kampanye anti korupsi.


“Sosialisasi dan kempanye itu biasanya kami sampaikan ke anak-anak usia dini, lalu di Sekolah Dasar, Menengah, pendidikan tinggi dan ASN (Aparatus Sipil Negara).P

Pada anak-anak kita mendongeng anti korupsi,” paparnya.


Dia mengutarakan, dalam tahun ini dan tahun 2024 ada kampanye khusus tentang anti politik uang yang diusung KPK, yakni ‘Hajar Serangan Fajar’.


“Karena memasuki tahun politik jadi kita konsentrasi pada kampanye ini ke masyarakat umum, bahwa jangan terlibat dalam politik uang,” tambah Aida. 

Sementara itu, Ketua Satgas Ditkorsup Wilayah I KPK, Arif Nurcahyo memaparkan bahwa, Aceh dalam indeks pencegahan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2022.


Sedangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Aceh, masih belum optimal dan berada di bawah rata-rata nasional.


“Tahun 2022 berbeda dengan indeks MCP. Secara nasional indeks SPI berada di 71,94 sedangkan di Aceh baru 63,5.


SPI ini diukur melalui tiga unsur, yakni petugas layanan publik, masyarakat umum, dan para ahli,” tuturnya.


(GB- RizalDM04)