 |
| Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan peringatan tegas kepada pelaku korupsi |
Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem untuk mencegah praktik korupsi, antara lain dengan pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga melalui e-katalog. Sekarang yang tercantum dalam e-katalog sudah lebih dari 4 juta produk, dari sebelumnya hanya 50 ribu.
Dengan e-katalog ini, apabila masih ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya dia akan berhadapan dengan hukum tanpa pandang bulu. Kalau sampai ada yang tertangkap tangan, terkena OTT oleh KPK, hormati proses hukum yang berjalan.
Apa sebenarnya E katalog dan apa saja hal hal yang harus di fahami dari E katalog berikut beberpa hal yang harus di fahami pelaku usaha dan pemegang kontak usaha ataupunn yang akan memasarkan produk usaha.
Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 13. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembengkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Untuk mendaftar e-katalog, pelaku UMKM bisa melihat pengumuman pendaftaran yang ada di e-katalog.lkpp.go.id.
Pendaftaran pada SPSE. Pendaftaran melalui aplikasi SPSE, Memenuhi kelengkapan kualifikasi pada SIKAP, Pendaftaran jenis produk,Proses verifikasi,e-Purchasing.
Pelaksanaan ePurchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Mentri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah.
Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintah,” tuturnya (DiskominfoJpr/Dian).
Harga yang tertera dalam e-katalog adalah harga yang sudah termasuk PPN namun tidak termasuk biaya ongkos kirim. Pastikan kegiatan yang akan dijalankan RUP sudah benar dan sudah diumumkan.
Aplikasi Membuat Katalog Gratis
Canva. Aplikasi membuat katalog gratis yang pertama dan terpopuler adalah Canva. PicsArt. Lebih dulu terkenal dari pada Canva, menjadikan aplikasi membuat katalog ini tentu tak perlu diragukan lagi. Power Point, Publisher Corel Draw.
Jenis e-katalog terdiri dari 3 yaitu, e-katalog nasional, e-katalog sectoral dan e-katalog local.
Sistem katalog elektronik sendiri dimulai sejak tahun 2012, selama lebih dari 7 tahun LKPP terus berinovasi dalam mengembangkan kebijakan pengadaan yang dibarengi dengan fitur aplikasi yang mengikuti situasi pasar terkini demi pemenuhan pengadaan yang cepat dan optimal.
E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembengkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Pasal 5 Pelaku dalam sistem Katalog Elektronik terdiri atas, Kepala LKPP/menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.
Pengelola Katalog Elektronik Nasional adalah LKPP. Pengelola Katalog Elektronik Sektoral adalah Kementerian atau Lembaga Sektor terkait, Pengelola Katalog Elektronik Lokal adalah Pemerintah Daerah terkait.
Berapa persen pajak Jualan Online, pajak Online Shop Jenis Pajak Toko Online & Perhitungannya Lalu, apa kewajiban penjual di toko online atas pajak jualan online tersebut Setelah mengetahui perhitungan PPh Final 0,5% dari omzet bruto jualan di toko online, penjual di online shop harus membayarkan PPh terutang ke DJP dengan terlebih dahulu membuat NPWP jika belum memilikinya.
Pajak Penghasilan (PPh) Pajak bisnis online atau pajak usaha online juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Objek pajak penghasilan didapat secara transaksi online maupun offline
Misalnya, harga yang tertera di e-katalog sudah termasuk termasuk pajak, bagaimana dengan biaya pengiriman, apakah ada garansi barang, bagaimana dengan biaya pemasangan lain atau barang yang rusak dan lain-lain.
Barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pengenaan dan tidak dipungut PPN tersebut di antaranya: Barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran dengan kriteria dan/atau perincian jenis barang.
Pedagang Eceran yang memenuhi kriteria tersebut pada butir 1.3 tetap berhak memungut PPN dengan tarif 10% dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
katalog adalah suatu sistem informasi yang berisi seluruh daftar produk atau jasa, jenis, merek, spesifikasi lengkap, jumlah barang dan jasa yang disediakan, serta harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
Sementara, bentuk-bentuk katalog berdasarkan fisiknya dibendakan menjadi: Katalog Kartu (Card Catalog). Katalog Berkas (Sheaf Catalog). Katalog Cetak atau Katalog Buku (Printed Catalog). DanKatalog online/OPAC (Online Public Access Catalog).
Katalog Produk adalah kumpulan produk dan informasi harga mereka. Untuk mengatur harga, Anda perlu menentukan unit di mana produk Anda dijual, jumlah biaya untuk setiap unit, dan penawaran diskon Anda berdasarkan volume yang dibeli.
Katalog Elektronik Nasional adalah katalog elektronik yang dikelola oleh LKPP. Kemudian, Katalog Elektronik Sektoral adalah katalog elektronik yang dikelola oleh lembaga atau kementerian. Sedangkan Katalog Elektronik Lokal merupakan katalog elektronik yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan Keputusan Deputi II LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode negosiasi Harga, Mini-Kompetisi, dan/atau, Competitive Catalogue.
SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
"Tahun 2023 ini kita sudah wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu melalui e-katalog atau secara elektronik pengadaannya," jelas Fahriza.
Penyusunan HPS dikecualikan untuk paket pengadaan dibawah 10 juta rupiah, e- purchasing atau tender pekerjaan terintegrasi. Nilai HPS merupakan nilai barang/jasa ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah.
Manfaat Dari Katalog Digital klemudahan dalam distribusi dengan adanya teknologi internet, distribusi informasi menjadi lebih mudah dan cepat disampaikan kepada target pasar. dengan menggunakan katalog digital akan mudah dalam mempelajari produk atau layanan yang disediakan.
Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Pajak UMKM yang berlaku tahun 2022 ini adalah tidak dikenakan pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta. Ketentuan pajak ini berlaku per tanggal 1 Januari 2022.
Dalam aktivitas thrifting, terdapat penyerahan barang berupa pakaian bekas oleh penjual kepada pembeli. Pakaian bekas tidak tergolong sebagai barang yang tidak dikenai pajak sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 42/2009 tentang PPN dan UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Per 1 Desember 2022, terdapat perubahan sistem di Shopee terkait pembayaran pajak impor. Penjual wajib membayarkan pajak Bea Masuk, PPN, dan PPh langsung secara tunai kepada pihak jasa kirim saat mengirimkan pesanan.
Penegasan bahwa pelaku bisnis online shop harus memiliki NPWP ini bertujuan untuk memudahkan pihak reseller dalam melakukan transaksi-transaksi bisnis berbasis online.
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan, sampai dengan 31 Oktober 2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) alias digital mencapai Rp9,17 triliun.
Artinya, para penjual online seperti di marketplace dan instagram bisa tidak kena pajak jika penghasilannya di bawah Rp 500 juta per tahun. Sedangkan sebelumnya, tidak ada batasan pengenaan pajak dari penjualan ini.
Pihak penjual hanya menanggung ongkir dari penjual ke pembeli. 2. Pihak penjual wajib mengupayakan ganti barang yang diklaim rusak. 3. Biaya pengiriman barang retur ke penjual adalah menjadi bagian tanggung jawab pembeli.
Jika inisiatif gratis ongkir tersebut berasal dari penjual, seperti tersebut di atas, maka penjual akan menanggung biaya kirim yang terjadi.
(GB-RizalDM)
