GREENBERITA.com- Pasca sorotan terhadap masih tinggi nya angka anak Stunting di Kabupaten Samosir pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-39 yang dipusatkan di Hutaraja Pangururan, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Samosir dr Friska Situmorang justru tidak masuk kantor serta tidak mengikuti apel di kantornya pada Senin, 31 Juli 2023.
Hal itu terungkap ketika beberapa wartawan hendak melakukan konfirmasi kepada Kadis P3AP2KB Samosir di kantornya terkait bagaimana pola dan langkah dinasnya untuk menurunkan angka Stunting serta meningkatnya angka pencabulan dan pelecehan seksual di Kabupaten Samosir.
"Ibu Kadis (dr Friska Situmorang, red) tadi tadi tidak ada memimpin apel, beliau permisi terlambat masuk kantor," ujar Sekretaris Dinas P3AP2KB Samosir Jonri RRR Gultom kepada wartawan pukul 11.30 Wib ketika ditemui diruang kerjanya.
Ketika dikonfirmasi wartawan alasan sampai menjelang makan siang juga belum masuk kantor, Jonri Gultom mengatakan tidak berani komentar kemana tujuan Kadis P3AP2KB Samosir.
"Setahu saya beliau tidak berangkat tugas ke luar kota karena tidak ada undangan resmi juga tidak ada undangan dari Pemkab Samosir yang masuk, terkait beliau mau kemana gitu, sebagai bawahan tak mungkin menanyakannya," jelas Jonri Gultom.
Sampai pukul 13.30 Wib ketika para wartawan kembali dari Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Samosir, tampak Kadis P3AP2KB Kabupaten Samosir dr Friska Situmorang belum tampak hadir di dinas yang dipimpinnya sejak 2021 yang lalu itu.
Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada salah satu Tokoh Pemrakarsa Kabupaten Samosir, Amko Sitanggang menyayangkan ketidakhadiran seorang Kadis memimpin apel tanpa alasan jelas ditengah diduga tinggi nya Angka Stunting dan Kekerasan Seksual di Samosir.
"Kita sangat menyayangkan seorang kepala dinas tidak masuk kantor hari Senin dan memimpin apel kantor, seharusnya beliau langsung hadir memimpin rapat koordinasi bagaimana upaya untuk menuntaskan kasus Stunting yang walau turun tapi tetap dibawah standar nasional dan masih tinggi di Samosir," tegas Amko Sitanggang.
Dia juga menyayangkan bila seorang pejabat setingkat kepala dinas yang fasilitas kendaraan sampai intensif dibiayai negara yang berasal dari uang rakyat, malah tak masuk kerja di awal minggu.
"Apalagi kasus pencabulan dan pencabulan anak diduga juga semakin tinggi di Samosir, harusnya beliau langsung memimpin anak buahnya untuk turun ke lapangan dan mencari tahu apa masalah di tengah warga," pungkas Amko Sitanggang.
Tingginya angka Stunting di Kabupaten Samosir disorot oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Sumut dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-30 Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Hari Anak Nasional Ke-39 Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Dr Munawar Ibrahim, S.Kp, MPH, penurunan Anak Stunting di Kabupaten Samosir masih rendah dan secara persentase angka tersebut masih dianggap sangat tinggi di Sumatera Utara.
"Untuk Kabupaten Samosir pada tahun 2021, angka prevalensi stunting 28,4 % menjadi 26,3 % dan pada tahun2022. Penurunannya masih dibawah 3 %, yaitu 2,5 %, kalau kita melihat rencana target penurunan stunting Kabupaten Samosir seharusnya kita menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 25,02 % pada tahun tahun 2022 dan 21,14 pada tahun 2023. Kita melihat angka ini masih cukup tinggi dibandingkan rata rata angka prevalensi stunting Sumatera Utara," jelas Dr Munawar Ibrahim.
(Gb-Alex5)
