Notification

×

Iklan

Iklan

Sikapi FGD Pembentukan Kewilayahan, Warga Minta Dibentuk Polisi Khusus Danau Toba

23 Feb 2023 | 13:44 WIB Last Updated 2023-02-23T09:30:39Z
Warga Kawasan Danau Toba sikapi FGD Pembentukan Kewilayahan Tertentu oleh Menkopolhukam RI

GREENBERITA.com- Pasca kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pembentukan Kewilayahan Kawasan Tertentu Sebagai Kajian Konsep Pengamanan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba  di Aula Sopobolon, Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (22/2), tokoh masyarakat Danau Toba meminta dibentuknya kepolisian khsusus Danau Toba serta pembentukan satuan dan markas Brimob.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menko Polhukam, juga Ketua Kompolnas RI Prof Dr Mahfud MD, Komisioner Kompolnas, Kabaharkam Polri, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak.

Masyarakat yang diwakili oleh Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho mengusulkan sebuah polres baru bernama Polres Danau Toba untuk segera dibentuk.

"Usul saya lokasinya di Tele, sekalian juga dengan Mako Brimob", ujar Efendy Naibaho kepada media pada Kamis (23/2/2023) di sekretariat yayasan itu di Lumban Butar ll, Siogung-ogung, Pangururan, Samosir.

Usulan ini sebenarnya sudah lama disampaikan Efendy Naibaho setelah Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang super prioritas serta semakin banyaknya event nasional dan internasional maupun pembangunan yang pesat di kawasannya mulai dari pendirian Bandara Silangit hingga pembangunan di kawasan-kawasan lainnya.

Kawasan Danau Toba disebutkan Efendy Naibaho yang juga Ketua Forum Peduli Danau Toba, memiliki wilayah yang cukup luas dengan pemandangan yang luar biasa dari berbagai kawasan. 

Bahkan di Samosir saja sudah ada Sibea-bea, Tano Ponggol dan Terusan Tano Ponggol dan beberapa investor juga sedang melirik dan sedang membangun di tempat-tempat wisata potensial.

Diberitakan sebelum nya, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pembentukan Kewilayahan Kawasan Tertentu Sebagai Kajian Konsep Pengamanan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba", yang juga dihadiri pejabat utama Polda Sumut, BPODT, PHRI, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta Kapolres se-Kawasan Danau Toba yakni Samosir, Simalungun, Toba, Taput, Karo, Pakpak Bharat, Dairi dan Humbahas, tersirat adanya rencana pembentukan polres baru tersebut.

Efendy Naibaho mengartikan statment seperti yang disampaikan dalam siaran pers Dinas Kominfo Samosir, misalnya yang disebutkan Menkopolhukan Mahfud MD melalui hasil FGD ini, jikalau ada nantinya yang sangat penting untuk menambah anggota kepolisian di Kawasan Wisata DPSP Danau Toba, hal itu akan dilakukan.

Mahfud MD juga mengajak pemerintah kabupaten yang berada di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, supaya membayangkan bagaimana memikirkan dari berbagai aspek untuk mendukung peningkatan, sehingga para wisatawan merasa aman dan nyaman saat berwisata.

Selain membahas arah kebijakan operasional pengamanan DPSP Danau Toba, dalam acara tersebut juga digelar diskusi soal pemulihan ekonomi masyarakat melalui Pariwisata Danau Toba.

Saat membuka acara, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan, pariwisata harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan pembangunan di bidang lainnya. 

"Kalau tempat wisata itu bagus, perekonomian di daerah wisata itu akan bertumbuh dengan sendirinya dan investasi - investasi akan masuk ke daerah wisata tersebut", ujarnya.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanan FGD yang diinisiasi Kompolnas bekerjasama dengan Polri dan Polda Sumut. 

Untuk memberi rasa aman kepada masyarakat wisata di DPSP Danau Toba yang akan terus berkembang sebagaimana arah kebijakan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, perlu dibentuk satu satuan kewilayahan yang mampu mengintegrasikan sebuah sistem keamanan yang terkoordinir.

"Kami terus berupaya untuk memberi rasa aman, namun tantangan karakteristik Danau Toba yang cukup besar, perlu satuan kewilayahan yang khusus, yang mampu menjalankan fungsi polisi pariwisata yang preventif dan terintegrasi serta mampu mengantisipasi berbagai gangguan kamtibmas sebagai salah satu syarat penting", ujar Kapolda Panca Putra.

Terkait dengan polisi pariwisata, Efendy Naibaho menyebutkan perlunya dihidupkan ulubalang sebagai Polisi Pariwisata dan Ulubalang Mitra Kamtibmas. 

"Pendirian ulubalang seperti di Bali pecalang, sejak Kapolres Samosir dijabat Kombes Donny Damanik dulunya pernah digagas," jelas Efendy Naibaho. ***


(Gb-Ferndt01)