Presiden RI Jokowi membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, pada Selasa, (17/1/2023).
Turut hadir Jaksa Agung RI,Kepala Kepolisian RI, Panglima TNI RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta para Kepala Daerah se-Indonesia, Forkopimda Seluruh Indonesia.
Pada pemaparan nya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepala daerah di Indonesia mempercayakan penegakan hukum kepada Kejaksaan.
Dengan tegas Jaksa Agung menyampaikan, apabila ada jajarannya yang berbuat tercela, akan ditindak tegas.
"Pak, Bu, berikan kepercayaan kepada anak-anak, saudara kami di daerah. Dan Kajari, Kajati, ingat, kalau kalian masih melakukan hal-hal tercela, saya akan tindak, ingat itu," kata Burhanuddin.
Dia menyampaikan kini Kejaksaan telah berbenah dan meminta kepala daerah yang hadir tak ragu bekerja sama dengan Kejaksaan, khususnya dalam penegakan hukum.
"Kemudian saya juga mengharapkan nanti di dalam pelaksanaan apapun yang dilakukan, utamanya berita kepercayaan kepada kami. Kami sudah berubah. Apabila ada hal-hal yang menyangkut perbuatan teman-teman saya di daerah, sampaikan ke saya. Saya akan beri garis toleransi, apabila ini betul-betul mereka lakukan perbuatan tercela, saya tidak akan kasih ampun lagi," tuturnya.
Burhanuddin juga meminta jajarannya bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di daerah. Serta bersinergi dengan inspektorat pemerintah daerah.
"Di dalam pelaksanaannya, kerja sama dengan BPK yang ada di daerah. Agar mereka untuk masalah dasar hukum. Masalah yuridisnya, kalian yang bertanggung jawab. Masalah keuangannya, BPK yang bertanggung jawab. Tolong bersinergi dengan inspektorat, agar tidak ada kebohongan di antara kita," tegasnya.
Dia juga menyampaikan apa yang dikeluhkan kepadanya terkait dengan kepala desa. Dia menerima aduan adanya kepala desa yang menjadi obyek pemeriksaan.
"Saya perintahkan pada kalian, apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala Desa itu adalah seorang swasta, yang tidak ngerti bagaimana keuangan pemerintah," ungkapnya.
"Kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan, tolong jangan lakukan itu. Lakukan melalui inspektorat dulu. Mohon nanti teman-teman di inspektorat berikan penilaian yang seobjektif mungkin," sambungnya.
Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
"Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen," jelas Jokowi.
Secara tegas dia mengingatkan para kepala daerah untuk tetap hati-hati pada perekonomian tahun 2023.
"Bahwa meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global," pungkas Jokowi.
(Gb-Ferndt01)
