.jpeg)
GREENBERITA.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bawaslu untuk melapor jika ada pihak yang menghambat penyusunan data pemilih tetap (DPT).
"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang enggak koperatif. Nanti Pak Rahmat Bagja [Ketua Bawaslu] lapor ke saya," kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022, di Jakarta, Sabtu (17/12).
Jokowi menyebut permasalahan DPT kerap menjadi celah kecurangan pemilihan umum (pemilu).
Menurut Jokowi, DPT kerap dijadikan sebagai bahan untuk menuduh kecurangan satu pihak calon presiden satu ke calon presiden lain.
"Di Setiap pemilu selalu jadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding kecurangan. (Masalah) DPT ini selalu diulang-ulang," katanya.
Jokowi juga menilai DPT merupakan urusan yang krusial. Ia pun ingin Bawaslu tidak menganggap enteng urusan pengambilan DPT. Sebab, hal itu pun akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu.
Di sisi lain, mantan Wali Kota Solo itu mengakui soal urusan data Indonesia masih lemah. Apalagi, karakter geografis RI sangat luas dan beragam.
(Gb-Alex003)
