Adapun alasan batalnya Ranperda P-APBD menjadi P-APBD ini akibat ketidakhadiran 10 Anggota DPRD Samosir sehingga tidak dapat dilanjutkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon ketika memandu acara Rapat Paripurna istimewa DPRD Samosir di kompleks perkantoran Parbaba, Kecamatan Pangururan, Sumatera Utara (30/9/2022).
"Sesuai dengan Tatib Nomor 1 tahun 2020, rapat tidak dapat dilanjutkan karena tidak Quorum," ujar Nasib Simbolon.
Tatib Nomor 1 tahun 2020 menyatakan bahwa rapat paripurna DPRD Samosir tentang pengesahan Ranperda menjadi Perda dinyatakan quorum dan dapat dilanjutkan bila memenuhi kehadiran 2/3 dari 25 Anggota DPRD Samosir, yaitu 17 orang anggota DPRD Samosir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Maroha Sinaga mengatakan bahwa ada 10 Anggota DPRD Samosir yang tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Samosir tersebut.
"Ketua DPRD Samosir Sorta Siahaan dari Fraksi PDI-P dan Batahan Siringoringo dari Fraksi Nasdem tidak dapat hadir karena sedang sakit dan opname di salah satu RS di Kota Medan," ujar Pantas Sinaga.
Dijelaskannya, Polten Simbolon dari Fraksi Golkar tidak hadir tanpa keterangan yang jelas kepada sekretariat DPRD Samosir.
"Sedangkan 7 Anggota DPRD Samosir dari Fraksi PDI-P juga tidak hadir tanpa keterangan dan alasan kepada sekretariat DPRD Samosir," tegasnya.
Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyatakan, pasca batalnya penetapan Ranperda P-APBD ini menjadi Perda P-APBD, maka Pemkab Samosir kembali melaksanakan seluruh APBD murni yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Namun harus kita sadari bahwa ada pembiayaan BBM untuk operasional alat berat pembuatan infrastruktur pembuatan jalan, menjadi terhambat," jelas Vandiko Gultom.
Bagaimana pernyataan lengkap Saur Silalahi, simak pada tayangan YouTube GreenberitaTV Channel berikut ini.,
#samosir
#danautoba
#greenberitatv
#news
#dprd
#saursilalahi
