GREENBERITA.com- Buntut gagalnya pengesahan Ranperda menjadi Perda P-APBD APBD Samosir tahun 2022 akibat tidak hadirnya 10 Anggota DPRD Samosir dalam rapat paripurna pada Jumat, (30/9/2022), mendorong masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Samosir.
Dalam suratnya ke Kapolres Samosir yang beredar di beberapa grup media sosial, Aliansi Masyarakat Samosir melakukan surat pemberitahuan akan aksi damai ke kantor DPRD Samosir pada Senin, 03 Oktober 2022 mulai pukul 09 Wib sampai selesai.
Adapun maksud dan tujuan aksi damai Aliansi Masyarakat Samosir ke kantor DPRD Samosir adalah :
1. Menuntut Anggota DPRD Kabupaten Samosir yang tidak melakukan kewajiban / Kehadiran Anggota DPRD dalam rangka Pengesahan P-APBD TA 2022
2. Kami aliansi masyarakat Samosir meminta kepada Badan Kehormatan DPRD Samosir Supay membentuk Pansus atas ketidak hadiran anggota DPRD yang dimaksud.
3. Kami minta Pinpinan DPRD supaya segera melakukan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan UU SUSDUK DPRD dan sesuai tata tertip anggota DPRD Samosir.
"Tapi sebelumnya kami akan singgah ke Kantor DPD Partai Golkar Samosir pukul 09 Wib untuk bertemu langsung dengan saudara Polten Simbolon, Anggota Fraksi Golkar yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut," tegas Koordinasi Aksi, Manginar Sitanggang.
Salah satu tokoh pemrakarsa Kabupaten Samosir yang sering disapa Amko Sitanggang ini menyebutkan bahwa Aksi dimulai dari Terminal Pangururan, lalu singgah di kantor DPD Partai Golkar Samosir lalu menuju kantor DPRD Samosir.
"Adapun jumlah massa kami perkirakan sekitar 1000 orang, karenanya siapapun yang rindu akan perubahan di lembaga DPRD Samosir agar pro rakyat, silahkan bergabung," pungkas Amko Sitanggang.
(Gb-ferndt01)
