Hal tersebut disampaikan Bupati Samosir saat membuka acara Advokasi Nilai-nilai Prinsip Persaingan Usaha Sehat dan Pengawasan kemitraan di Lingkungan Pemkab Samosir di Aula Kantor Bupati Samosir, (20/09/2022).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kepala KPPU Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas dan Tokoh Ekonomi Persaingan Usaha, Dr Benny Pasaribu.
Kegiatan ini diikuti pelaku pengadaan barang dan jasa yaitu, pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja pemilihan, unit kerja pengadaan barang/ jasa, serta pejabat pengadaan di lingkungan Pemkab Samosir.
Bupati Samosir menambahkan, dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu peningkatan pemahaman persaingan usaha tidak sehat dan monopoli bagi aparatur penyelenggara pemerintahan, khususnya yang secara tupoksi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Vandiko Gultom mengatakan persaingan usaha harus sehat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha dan khususnya masyarakat.
"Kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemkab Samosir" tegas Vandiko.
Lebih lanjut disampaikan, kehadiran KPPU memberikan pemahaman dan pencegahan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan menjadi bekal bagi aparaturnya untuk bekerja dengan baik, mengikuti proses sesuai aturan, tidak takut, dan lebih percaya diri.
"Intinya, ikuti semua proses tender pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan yang berlaku. Tidak saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, hindari dan cegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait" tandas Bupati Samosir, Vandiko Gultom
Disamping itu, Bupati Samosir mengharapkan optimalisasi produk lokal dalam mendukung usaha lokal serta memperbanyak UMKM masuk e-katalog sebagai upaya mendukung UMKM lokal.
Dalam presentasi nya, Kepala KPPU, Ridho Pamungkas menyampaikan materi tentang 'Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat'.
Dijelaskannya, bahwa dalam proses tender dilarang bersekongkol untuk mengatur pemenang tender. KPPU menangani sanggahan apabila pemenang tender sudah ditetapkan. Melakukan penegakan hukum administratif sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan.
Kepala KPPU Sumut ini juga menjelaskan hal-hal yang harus dihindari dalam proses pengadaan barang/jasa agar penyelenggara tidak terjerat dalam kasus hukum.
Sementara itu, Benny Pasaribu menghimbau agar proses lelang/ tender jangan sampai di stop, maupun gagal akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum. Jika proses tender gagal, pembangunan terkendala maka masyarakat yang akan terkena dampaknya.
"Pamahami undang-undangnya dan segala peraturan yang berlaku, dengan demikian proses akan berjalan lancar, pembangunan tidak terhambat" ujar mantan Ketua KPPU RI ini,
(Gb-ferndt01)
