PT PLN (Persero) menyerahkan penghargaan kepada pihak BPN Riau sebagai apresiasi penyelesaian sertipikasi/foto : ist
GREENBERITA.com || Memasuki tahun 2022, PT PLN (Persero) langsung tancap gas untuk menuntaskan seluruh pekerjaan rumahnya, guna merealisasikan target yang masuk dalam rencana kerja.
Semua itu dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Focus Group Discussion (FGD), sebagai rangkaian dari kegiatan penyerahan sertipikat dan sarana prasarana (sarpras) Kementerian ATR/BPN
yang digelar PLN bersama pihak BPN Provinsi Riau bersama jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) di bumi lancang kuning tersebut, yang digelar di Natra Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (18/1/2022).
Dalam kegiatan yang langsung dibuka Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Wiluyo Kusdwiharto, turut hadir diantaranya Kepala BPN Provinsi Riau M Syahrir bersama jajaran Kepala Kantah, Senior Executive Vice President Manajemen Aset PLN Paranai Suhasfan, EVP Legal, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PLN Dwi Wibihandoko.
Kemudian, GM PLN UIP Sumbagteng Alland Asqolani, General Manager PLN UIP Sumbagut Octavianus Padudung, GM PLN P3BS Dispriansyah, GM UIWRKR Hartono dan GM PLN UIKSBU Purnomo.
Sebagai tuan rumah, GM PLN UIP Sumbagteng Alland Asqolani dalam sambutannya mengaku sangat senang karena pihaknya dipercaya menggelar kegiatan penyerahan sertipikasi aset PLN di Provinsi Riau tahun 2021 sekaligus FGD pembahasan permasalahan aset PLN.
"Lewat kegiatan ini kami berharap target di tahun 2022 bisa tercapai dan sinergitas dengan BPN Riau serta dukungan supervisi KPK semakin solid," harapnya.
Sedangkan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir mengatakan, dalam kegiatan ini pihak BPN menyerahkan 1.361 sertifikat bidang di 7 unit PLN, dari total target 1.511 bidang dengan persentase sebesar 90,07%.
"Sedangkan sisanya 150 bidang (9,93%) hingga kini masih dalam pengerjaan karena adanya terhambat berbagai faktor, termasuk tumpang tindih dengan lahan masyarakat," urainya.
Syahrir juga mengingatkan, bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh PLN sebagai aset yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukan.
Ia juga berharap, lewat acara nantinya turut membahas persiapan penyelesaian sertipikasi tanah aset milik PLN pada tahun 2022 baik terhadap permasalahan, hambatan dan kendala di dalam memeroses sertipikasinya tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan adanya ruang waktu lama.
"Dengan adanya FGD ini, diharap ada solusi dalam percepatan legalisasi tanah PLN tepat waktu serta clear and clean terhadap fisik dan dokumen-dokumen yang diajukan PLN bisa dilakukan dengan mudah," ujarnya.
Apresiasi BPN dan KPK
Menimpali hal tersebut, Direktur Mega Proyek dan EBT Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, meski masih menghadapi Pandemi Covid-19, hal tersebut tidak menyurutkan langkah PLN untuk terus berkarya dalam menjalankan berbagai aktivitas.
Dikatakannya, PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara tetap berkomitmen untuk terus melangkah maju, berada di posisi terdepan dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang menjangkau seluruh pelosok negeri dengan pasokan listrik yang andal dan menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lewat kegiatan ini juga, Wiluyo mengatakan bahwa PLN akan terus membutuhkan tambahan lahan, meski disisi lain luas permukaan bumi tidak akan bertambah. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, tanah akan menjadi komoditi yang diperlukan dan bahkan diperebutkan oleh banyak pihak.
"Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dikelola oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.
Mantan Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan ini juga menjelaskan, di akhir tahun 2020, PLN memiliki kurang lebih 106 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi.
"Meskipun proses sertifikasi ini sudah kami kelola selama puluhan tahun, namun dari jumlah itu baru sekitar 46% yang bersertifikat. Sisanya yang 54% lagi, masih memerlukan upaya ekstra dari kami untuk melegalkannya. Namun Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa melalui koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam bentuk pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan dukungan penuh dari Kementrian ATR/BPN beserta seluruh jajarannya, ternyata masalah yang tadinya seperti tidak ada jalan keluarnya, dalam waktu singkat, secara perlahan dapat diuraikan satu per satu," bebernya.
Lebih jauh Wiluyo juga mengatakan, Provinsi Riau yang ber-ibukota Pekanbaru, merupakan kota Perdagangan, kota Industri, Bisnis dan kota Pariwisata, yang tentunya perlu didukung dalam pemenuhan kebutuhan energinya, baik untuk kebutuhan masyarakat, komersil, industri maupun pemerintahan.
"Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi tersebut, serta upaya meningkatkan keandalan pasokannya, maka kami terus membangun sarana ketenagalistrikan seperti Pembangkit, Saluran Transmisi, Gardu Induk hingga Gardu Distribusi, sehingga kami juga memerlukan aset tanah untuk sarana kelistrikan tersebut. Disinilah kami harapkan dukungan penuh dari Bapak-Ibu di BPN dalam upaya memenuhi aspek legal aset tanah untuk prasarana yang kami bangun tersebut," terang Wiluyo.
Ia juga menyampaikan, di Wilayah Provinsi Riau, Sertifikasi PLN di tahun 2020 terbit sebanyak 982 Sertipikat, dan di tahun 2021 sertipikat terbit sebanyak 1361 Sertipikat, dengan perincian
1. UIP Sumbagteng sebanyak 1048 Sertipikat yang terbit
2. UIP Sumbagut sebanyak 13 Sertipikat yang terbit
3. UIP3BS sebanyak 237 Sertipikat yang terbit
4. UIWRKR sebanyak 48 Sertipikat yang terbit; dan
5. UIKSBU sebanyak 15 Sertipikat yang terbit
Adapun target sertipikat terbit di tahun 2022 sebanyak 863 Sertipikat, dengan perincian :
1. UIP Subagteng sebanyak 576 Sertipikat
2. UIPSBU sebanyak 60 Sertipikat
3. UIP3BS sebanyak 218 Sertipikat
4. UIWRKR sebanyak 4 Sertipikat dan
5. UIKSBU sebanyak 5 Sertipikat.
Pada kesempatan itu juga, PLN turut menyerahkan sarana prasarana (sarpras) kerja bagi jajaran Kanwil dan Kantah BPN di Provinsi Riau yaitu berupa 13 Paket (PC Tekstual, PC Spasial, Printer Laser) dan 26 Office 0365.
"Penyerahan ini sebagai wujud apresiasi dari kami atas upaya maksimal yang sudah dilaksanakan jajaran Kanwil dan Kantah BPN dalam mendukung penuh proses permohonan sertipikat aset PLN sejak permohonan, pengukuran hingga terbit sertipikat. Sekaligus kami berharap dengan tambahan sarana dan prasarana kerja ini, dapat membantu mendorong percepatan proses sertipikasi aset tanah di Wilayah NKRI secara umum maupun khususnya bagi PLN yang mana ditargetkan pada tahun 2023 seluruh aset PLN diharapkan sudah bersertipikat 100%," sebut Wiluyo.
Di samping itu, Wiluyo juga mengatakan bahwa PLN menyadari banyak diantara aset yang mereka kelola adalah aset perolehan puluhan tahun yang lalu dengan dokumen kepemilikan yang sangat minim.
Dengan adanya perubahan organisasi di Unit Induk PLN, sambungnya, turut menjadikan perpindahan data aset dan juga pengelolanya beralih ke unit pengelola yang baru. Sehingga ketika akan dilakukan pengurusan saat ini banyak terdapat kekurangan dalam dokumen-dokumen pemberkasan administrasi tanah.
"Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mewakili rekan rekan PLN di Provinsi Riau mohon dukungan dan kemudahan dari Bapak Kakanwil dan Bapak/Ibu Kakantah agar kiranya target sertifikasi tanah 100% secara nasional di tahun 2023 dapat tercapai demi mengamankan aset milik Negara yang kita cintai ini," imbuhnya.
Wiluyo juga berharap, koordinasi yang selama ini telah berjalan dengan baik antara PLN dengan Kakanwil BPN beserta Kakantah dan seluruh jajarannya di Provinsi Riau, serta dengan supervisi dari KPK akan terus berkelanjutan hingga seluruh aset negara ini berhasil kita sertifikatkan.
"Sebagai penutup, tidak ada kata-kata yang paling pas untuk menyampaikan apa yang kami rasakan, kecuali rasa terima kasih kami kepada Bapak M. Syahrir dari BPN Kanwil Provinsi Kepulauan Riau beserta para Pejabat Administrator di lingkungan Provinsi Riau, seluruh Kepala Kantor Pertanahan BPN se Provinsi Riau beserta jajaran yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya atas nama keluarga besar PLN, sangat mengapresiasi dukungan dan bantuan kepada PLN dalam usaha kami memperbaiki tata kelola aset negara yang diamanahkan kepada PLN," pungkasnya.
Pada kesempatan itu, kepada jajaran Kanwil dan Kantah BPN beserta jajaran Unit Induk PLN se Provinsi Riau yang besok pagi hingga sore hari akan melanjutkan kegiatan Evaluasi Progress Sertifikasi Aset tahun 2021 dan FGD (Focus Group Discussion) untuk menyusun Strategi Sertifikasi Aset PLN Tahun 2022, Wiluyo turut menyampaikan Selamat Melaksanakan Rapat Evaluasi dan FGD.
"Semoga seluruh rangkaian acara besok bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi serta membangun kesamaan langkah dalam mendukung percepatan proses sertifikasi aset PLN di Provinsi Riau, untuk mencapai target sebanyak 863 sertipikat terbit di tahun 2022 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan," tutup Wiluyo. (Yan)
