Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI daerah Sumatera Utara menggeruduk DPRD
MEDAN, GREENBERITA.com || Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) daerah Sumatera Utara menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara sambil membawa keranda mayat.
Ternyata mereka datang untuk mengevaluasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang dua tahun menjabat di periode keduanya.
Begitu tiba di gerbang Kantor DPRD yang dipagar betis barisan polisi, massa aksi membentang spanduk serta poster yang bertuliskan kritikan atas kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin. Tak cuma itu, mereka juga membawa replika keranda mayat sebagai simbol telah matinya demokrasi sejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin.
Dalam orasinya, orator menyampaikan, lima Nawacita yang dijanjikan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam dua tahun ini belum tercapai. Keadaan semakin buruk ketika pasangan nomor urut 01 pada Pilpres ini mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law di 2020 lalu.
"Apakah semua itu sudah sesuai dengan Nawacita Bapak Jokowi..." teriak orator ber-almamater Kampus USU itu dari atas mobil komando, yang disambut teriakan 'belum' oleh massa aksi lain.
Koordinator aksi, Rizky menambahkan, selama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin masih banyak lagi masalah yang terjadi di sektor lain. Seperti pelemahan lembaga KPK, membengkaknya utang negara, angka kemiskinan meningkat, dan lemahnya pengelolaan lingkungan hidup.
Kemudian, pembungkaman demokrasi sampai di tingkat kampus, tindakan berlebihan aparat terhadap demonstran dan masih banyak yang lainnya.
"Di tingkat mahasiswa aja sudah banyak intervensi. Sampai beginikah caranya kawan-kawan? Keranda jenazah ini bukti matinya demokrasi kita kawan-kawan," kata Rizky.
Untuk itu, lanjut Rizky, BEM Sumut berharap presiden dan wakil presiden harus lebih peka lagi terhadap kondisi masyarakat saat ini. Jangan terlalu muluk-muluk terhadap pembangunan nasional, sementara kesejahteraan rakyat belum selesai khususnya di Sumatera Utara.
"Sama-sama kita pahami di sektor lingkungan dan penanganan Covid-19 di Sumut masih minim. Program vaksinasi yang dilakukan hanya untuk tuntutan kerja saja," katanya.
"Kita juga mengevaluasi kinerja menteri-menteri, seperti Menteri Sosial yang membuat dapur umum karena itu bukan program kerja mereka. Berikutnya Menteri Kominfo, yang bekerja sama dengan Telkom membuat aplikasi peduli lindungi. Ternyata server ini berada di luar Indonesia dan ini bisa berdampak terhadap data pribadi kita," pungkasnya.
Pantauan wartawan di lokasi, beberapa jam menyampaikan evaluasi terkait kinerja Presiden Jokowi. Tampak pihak kepolisian dan DPRD Sumut mencoba melakukan negosiasi kepada perangkat aksi. Sebab, beberapa anggota dewan yang keluar untuk bertemu demonstran ditolak massa.
Mereka lebih mendesak agar seluruh massa bisa masuk ke dalam gedung wakil rakyat itu untuk langsung bertemu dengan ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. Niatnya massa mau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan ketua DPRD Sumut terkait keresahan dan tuntutan mereka.
Akan tetapi dikarenakan ketua DPRD Sumut sedang berada di luar kota dalam rangka kunjungan kerja. Massa akhirnya
duduk bersama di aspal tepat di depan gerbang, untuk berdiskusi soal tuntutan bersama beberapa anggota dewan yang menjumpai mereka.
(Gb-Fadly15)
