 |
| Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P |
Demikian ditegaskan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. di hadapan peserta Rapim TNI-Polri tahun 2021, baik yang dilaksanakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat bertempat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, maupun secara virtual di berbagai wilayah Indonesia, Senin (15/2/2021).
Panglima TNI menyampaikan bahwa dengan meningkatnya sinergitas, gesekan antara personel TNI dan Polri juga semakin berkurang. “Dari laporan yang masuk ke saya, terlihat bahwa jumlah kasus 2020 berkurang setengahnya dari jumlah kasus pada tahun 2016. Sebagai dua institusi strategis negara, energi yang kita miliki harus diarahkan sepenuhnya pada upaya pelaksanaan tugas pokok serta kolaborasi lintas sektoral,” terangnya.
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah saudara kandung yang lahir dari rahim yang sama. Perjalanan sejarah TNI-Polri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan dan sejarah perjuangan bangsa. “Saat ini TNI dan Polri menjadi dua institusi penting yang memiliki tugas spesifik sebagaimana ditetapkan undang-undang,” tegas Panglima TNI.
Menurut Panglima TNI terdapat blurring boundaries atau irisan dalam melaksanakan tugas antara TNI dan Polri, terutama dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara. “Hal yang menjadi penting disini, bahwa kita harus sepakat untuk tidak menyebutnya sebagai wilayah abu-abu atau grey area,” katanya.
Panglima TNI mengatakan bahwa wilayah itu harus dipandang sebagai keterkaitan yang erat antara medan tugas TNI dan Polri atau yang sering diungkapkan sebagai wilayah sinergisitas. Persepsi ini mau tidak mau harus menjadi semakin kuat mengingat berkembangnya spektrum tantangan yang telah menjadi sedemikian kompleks dan menuntut penanganan yang bersifat komprehensif serta lintas sektoral.
Lebih lanjut dikatakan, ada permasalahan-permasalahan bangsa yang harus dituntaskan secara bersama-sama oleh TNI dan Polri, dan bahkan melibatkan seluruh komponen yang ada. “Kita bisa melihat kembali bagaimana sinergi TNI-Polri dalam penanggulangan bencana alam, pengamanan Pilkada Serentak dan pendisiplinan protokol kesehatan sejak adanya pandemik Covid-19,” ujarnya.
“Dengan komunikasi, koordinasi serta kerja sama yang baik antara TNI-Polri, terbukti telah berhasil membantu penanganan bencana alam dan mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah suasana pandemi Covid-19 pada Desember 2020 yang lalu,” tambahnya.
Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menetapkan tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Hal ini tentu saja hanya bisa dilakukan dengan memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.
“Saat ini, pemerintah memfokuskan upaya penanganan Covid-19 dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Jawa dan Bali berbasis komunitas terkecil di RT-RW bersamaan dengan program vaksinasi nasional. Kebijakan ini diharapkan akan menjadi kunci untuk memutus rantai penularan Covid-19 agar dapat menurunkan angka kasus dan melandaikan kurva,” tuturnya.
Panglima TNI menjelaskan bahwa sebagai implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, TNI telah menyiapkan beberapa strategi untuk memantapkan sinergi TNI-Polri untuk mendukung pencapaian target pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yaitu melalui strategi Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi. Menurutnya, sangat tepat Rapim TNI-Polri tahun ini mengangkat tema “Dilandasi profesionalisme, soliditas dan sinergisitas, TNI-Polri siap mendukung penanggulangan paripurna Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju”.
(gb-rizal/rel)
