GREENBERITA.com, Marves - Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melaksanakan rapat koordinasi terkait cara untuk meningkatkan mutu dan kualitas garam rakyat melalui Program Flagship PRN Garam Industri Terintegrasi dan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) secara virtual pada Selasa (26-01-2021).
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)
Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin dan dimoderatori oleh Asisten Deputi (Asdep) Hilirisasi Sumber Daya Maritim Amalyos Chan.
Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, total produksi garam nasional di tahun 2020 adalah 3 juta ton dan pada tahun 2021 akan ditargetkan mencapai 3,1 juta ton. Walaupun begitu, target ini masih belum bisa dicapai, karena adanya kondisi alam yang kurang mendukung akibat curah hujan yang tinggi. Adanya hal ini menjadikan produksi garam nasional dari PT Garam (Persero) dan Garam Rakyat masih tertahan di angka kurang lebih 1,3 juta ton berdasarkan data 15 Januari 2021 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk itu, angka tersebut nantinya perlu ditingkatkan melalui berbagai macam upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi lahan bagi tambak garam.
“Target kita 2021 itu 3,1 juta ton, tetapi melihat angka di tahun sebelumnya, paling tidak bisa mencapai 2,5 juta untuk produksi kebutuhan garam nasional. Untuk mencapai angka tersebut, paling tidak kita harus konsisten untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari garam nasional ini,” ungkap Deputi Safri dalam rapat koordinasi tersebut.
Dalam upaya meningkatkan dan kuantitas dan kualitas dari produksi garam ini, maka diperlukan upaya strategis dari pihak pemerintah. Kemenko Marves bersama KKP dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menyusun strategi untuk tahun 2021 terkait peningkatan kualitas dan kuantitas dari produksi garam ini. Kemenko Marves bertanggung jawab pada proses ekstensifikasi lahan garam dengan rencana beberapa tempat berikutnya seperti Teluk Kupang, Malaka, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, dan Sumbawa.
Kemudian KKP melalui Program Usaha Garam (PUGAR) dan SEGAR fokus pada intensifikasi lahan dan pengolahan garam. Sudah berdiri Mini Washing Plant sebanyak 7 unit dengan kapasitas 20 ton per hari yang tersebar di Karawang, Indramayu, Brebes, Pati, Gresik, Pasuruan, dan Sampang. Selain itu, telah dibangun pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri dengan kapasitas 40.000 ton per tahun di Manyar, serta dibuatnya Gudang Garam Nasional sebanyak 27 unit dengan kapasitas 57.000 ton.
Di sisi yang lain BPPT berfokus pada teknologi untuk melakukan pemurnian garam atau Salt Refinery Plant, dimana sudah ada satu pilot project yang sudah jadi dengan kapasitas 40.000 ton per tahun yang direncanakan akan diuji coba oleh PT Garam (Persero). Selain itu, diversifikasi produk, pengendalian harga garam, dan penyerapan garam rakyat juga menjadi strategi dari pemerintah.
“7 unit Mini Washing Plant oleh KKP dan Salt Refinery Plant oleh BPPT berkapasitas 40.000 ton per tahun dan Salt Refinery Plant Sampang dengan kapasitas 60.000 ton per tahun, serta di Gresik yang berkapasitas 30.000 ton per tahun dan sudah dibangun oleh PT Garam (Persero), maka paling tidak sudah ada garam dengan kualitas garam industri sesuai standar SNI,” ujar Asdep Amalyos menambahkan Deputi Safri terkait berbagai inovasi dan pembangunan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam nasional.
Melanjutkan, Asdep Amalyos juga memaparkan terkait total jumlah produksinya, “Total jumlah produksi yang berjalan sudah lebih dari 100.000 ton per tahun. Diharapkan garam kualitas industri yang sudah dapat diproduksi tersebut secara bertahap dapat didorong menjadi substitusi garam impor yang dalam kurun waktu 5 tahun belakang ini tren jumlahnya terus meningkat,” pungkasnya.
Deputi Safri juga mengingatkan terkait masalah biaya. Ini berkaitan dengan jarak tempuh antara tambak garam dengan pabrik pengolah garam. Kedepan, diperlukan rencana yang lebih terukur supaya antara tambak dan pabrik tidak terlalu jauh dan tidak memakan biaya yang besar.
“Di tahun 2021 ini kita akan memerlukan lebih banyak lagi lokasi, maka dari itu mulai dari sekarang perlu diperhitungkan jarak antara tambak dan pabrik yang akan mengelolanya. Jangan terlalu jauh, karena nantinya akan memakan banyak biaya. KKP dan BPPT bisa saling koordinasi terkait hal ini, untuk memperhitungkan dan menganalisis terkait sarana dan prasarananya agar lebih efektif,” ujar Deputi Safri.
Pada dasarnya, hal yang paling penting saat ini adalah target dari paling tidak 2,5 juta ton dapat terpenuhi di 2021 dan garam nasional kualitasnya mampu bersaing dengan adanya garam impor dalam rangka memenuhi kebutuhan garam nasional.
(gb-rizal/rel)
