Ketua Sapma PP Kota Medan,
M Firmanshah, SH/foto : dok
MEDAN, GREENBERITA.com || Covid-19 atau Corona Virus Disease atau sepertinya kini menjadi alasan dalam segala urusan. Atau dengan kata lain, dengan dalih itu, biasanya orang akan maklum dan dipaksa paham.
Tapi belakangan mencuat masalah bahwa oknum-oknum tertentu di Pemko Medan, menjadikan masa pandemi ini untuk sesuatu hal yang terkesan mengada-ada.
Misalnya saja dalam urusan pembayaran paket proyek. Alhasil, meski proyek tersebut sudah selesai dikerjakan, tapi pembayarannya harus ditunda. Tentunya dengan alasan dampak dari serangan virus corona.
Keresahan itu pula yang kini dirasakan para kontraktor proyek di Pemko Medan. Seperti yang diungkapkan Kamal yang mengaku telah mengerjakan hingga selesai paket proyek Penunjukan Langsung atau PL.
"Sejak Februari 2020 proyek saya itu sudah selesai dikerjakan, tapi sampai sekarang saya belum menerima pembayaran," ucapnya kesal saat ditemui di Pemko Medan, Jl. Kapten Maulana Lubis, Kamis (17/9/2020).
Kamal menuturkan, saat ditagih pada Maret lalu atau sebulan pasca proyek selesai dikerjakan, ia bisa memakluminya.
"Karena memang pada saat itu betul covid-19 lagi mewabah di Medan dan semua kegiatan serta aktivitas terganggu. Kita juga memakluminya kok," ucapnya.
Tapi kini, kata Kamal, setelah molor hingga 6 bulan, ketika pihak Pemko Medan dalam hal ini Bendaha T Sofyan kembali ditanya, ia justru kembali melontarkan hal yang sama.
"Gak masuk akal kalau covid terus menerus jadi alasan. Apalagi kita tau anggaran itu sudah ada. Jangan bilang lagi kalau semua anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi, karena saat ini meski Medan masih zona merah, tapi kami sangat yakin anggaran yang ada terpisah dengan anggaran penanganan corona," tegasnya.
Karena itu, ia berharap apa yang menjadi haknya, bisa secepatnya dibayarkan Pemko Medan.
"Kami juga menyesali sumber daya manusia yang hari ini menduduki staf kebendaharaan yang dikepalai T Sofyan," kritik Kamal.
Terkait masalah ini juga, M Firmanshah, SH Ketua Sapma PP Kota Medan mengaku sangat prihatin melihat kondisi kontraktor atau pemborong yang hari ini selalu dirugikan dalam metode pemberian hak mereka.
"Kami dan saudara-saudara kami sebagai pekerja atau kontraktor lainnya, hari ini terus dipersulit oleh Pemerintah Kota Medan untuk mendapatkan haknya. Untuk itu Kami meminta agar para pemangku kekuasaan harus saling bekerja dengan satu tujuan yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa," pungkasnya. (Fai)
