Ketua DPC PDI-P Samosir Periode 2010-2014 bicara blak-blakan tentang buruknya infrastruktur jalan di Samosir |
SAMOSIR,GREENBERITA.com- Ketua DPC PDIP Samosir Periode 2010-2014 Pahalatua Simbolon secra blak-blakan menyampaikan buruknya infrastruktur di Kabupaten Samosir dan belum sesuai dengan harapan terutama karena merupakan persoalan dasar pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Pahalatua Simbolon pada kegiatan Diskusi Publik Pilkada Samosir 2020 dengan tema "Gimana Sosok Vandiko-Raun di Mata Pemuda dan Jurnalis Samosir" yang diadakan oleh Forum Pemuda dan Jurnalis untuk Demokrasi (FPJD) Samosir, pada Kamis 28 Mei 2020 di Hotel Saulina, Panguruan, Samosir Sumatera Utara.
"Setelah 15 tahun Samosir menjelma jadi kabupaten, pembangunan belum memenuhi harapan rakyat terutama tiga persoalan dasar yang belum tertuntaskan yaitu infrastruktur jalan, air bersih dan irigasi serta listrik," pungkas Pahaltua.
Ketika tiga persoalan dasar Samosir ini belum terpenuhi maka pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya akan semakin buruk dan sulit untuk mewujudkan kesejaheraan rakyat.
Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan di Samosir ibarat sebuah karpet merah yang dibawahnya disimpan sampah dan sisa makanan.
"Karya pemerintah daerah kita apa? Boleh kita lihat jalan ke Salaon hotmix hanya 500 meter tapi setelah itu gedebak gedebuk (rusak parah,red)," jelasnya Pahalatua.
Kemudian jalan simpang tiga ke lumban sihombing sudah dihotmix tapi sekarang sudah tidak terawat.
"Makanya saya ibaratkan seperti karpet merah yang dibawahnya disimpan sampah dan yang disampaikan dipublikasikan di media sosial hanya jalan ringroad yang notabene anggarannya dari APBN dan bukan APBD," tambahnya.
Mantan anggota DPRD Samosir 2009-2014 ini menyatakan pemerintahan saat ini bukan hanya tidak gagal memberikan pertumbuhan jalan tapi dalam hal perawatan pun tidak baik. "Saya sudah jalanani hampir 134 desa/kelurahan, tidak bohong saya dari mulai pananggangan, dolokni apul, sihusapi paling 100 meter bagus tapi setelah itu rusak," jelasnya.
Terkait infrastruktur air bersih dan irigasi, bila sudah musim kemarau maka rakyat dan petani serta ternak selalu mengalami penderitaan karena kekurangan air.
"Semua kering, padahal sumber-sumber air itu ada seperti aek natonang dan Sidihoni dan lainnya, kenapa ini tidak kita manfaatkan untuk sumber mata air memenuhi kebutuhan air kita karena letaknya ada di atas dan gampang disalurkan," sebut Pahalatua Simbolon.
Namun kebijakan pemerintah daerah saat ini menurutnya justru sebaliknya hendak merubah fungsi sumber mata air tersebut menjadi lokasi wisata dan menginvestasikan uang rakyat puluhan miliaran rupiah kelokasi sumberair itu.
"Kenapa ini tidak kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air kita? Kenapa kita harus investasikan lagi uang miliaran rupiah untuk memoles sumber air diatas sana untuk dijadikan danau wisata, kenapa uangnya tidak kita manfaat untuk distribusi air bersih serta irigasi air kepada rakyat dan petani yang selalu kekeringan itu," tanya Pahalatua dengan keheranan.
Menurutnya, Danau Toba yang asli alami ini sudah cukup indah untuk dijadikan lokasi wisata dan dikembangkan, sehingga sumber air yang diatas diupayakan hanya untuk sumber air bersih rakyat dan irigasi pertanian.
Mengenai infrastrukur listrik, menurut Pahalatua Simbolon masih ada rakyat Samosir yang telah berpuluh tahun tidak pernah menikmati listrik negara.
"Ada 70 tahun lebih rakyat yang belum pernah menikmati listrik negara di Samosir ini," ujarnya.
Pahalatua mencontohkan huta atau desa di bahal-bahal, binangara di Kecamatan Sianjurmula Kabupaten Samosir belum menikmati listrik negara.
"Listrik saat ini adalah kebutuhan primer dan menjadi kebutuhan dasar," pungkasnya.
Simak Pernyataan lengkap Pahalatua pada tayangan ini:
Terpisah, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Samosir mengajak para pemuda dan kaum Milenial untuk berani menyampaikan kepada seluruh warga Samosir bahwa bantuan sosial yang diberikan kepala daerah bukan berasal dari uang pribadi tetapi dari Anggaran Negara.
Hal tersebut disampaikan Ketua PKB Kabupaten Samosir Nasib Simbolon pada kegiatan Diskusi Publik Pilkada Samosir 2020 dengan tema "Gimana Sosok Vandiko-Raun di Mata Pemuda dan Jurnalis Samosir" yang diadakan oleh Forum Pemuda dan Jurnalis untuk Demokrasi (FPJD) Samosir, pada Kamis 28 Mei 2020 di Hotel Saulina, Panguruan, Samosir Sumatera Utara.
"Ketika orangtua kita terima bantuan sosial dari pemda, itu bukan uang pribadi Bupati, tetapi adalah uang rakyat tapi karena dia sebagai kepala daerah maka dia yang membagi," jelasnya.
Menurutnya itu adalah hak rakyat dan rakyat berhak menerima ketika ada musibah. ***
(gb-As01)