Notification

×

Iklan

Iklan

Salah Dasarkah Pembangunan Samosir?

12 Jun 2020 | 15:43 WIB Last Updated 2020-06-12T08:45:14Z
Balon Bupati Samosir, Marhuale Simbolon
Oleh: Bachtiar Sitanggang


GREENBERITA.com- Di tengah perjuangan melawan penyebaran Covid-19 pegiat dan pencinta Kabupaten Samosir dan Danau Toba terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samosir khususnya dan se-Kawasan Danau Toba umumnya.

Banyak wacana dan teori, bahkan ada yang menyalahkan masyarakat : tidak inovatif, tidak kreatif, karakter masyarakat tidak mendukung pembangunan dan banyak lagi. Berbagai perkumpulan bermunculan untuk itu, ada yang bilang cari panggung, ada juga untuk kepentingan Pilkada.

Dapat dimaklumi, mungkin sudah bosan dengan berbagai perkumpulan bagaikan jamur di musim hujan. Hanya teori, usulan, rekomendasi dan komentar muncul, kadangkala membingungkan. Belum tahu apa, mengapa dan bagaimana Samosir masyarakat termasuk kondisi Danau Toba, sudah memaksa berlari pada hal pijakannya tidak kuat bahkan kaki tidak sehat.

Barangkali dengan menyaksilan video yang ditayangkan greenberita, apa yang dikemukakan Marhuale Simbolon dapat pemahaman permasalahan Samosir saat ini.

Laksma TNI-AL (Purn) ini dengan tegas membeberkan permasalahan Samosir kepada pers. Dengan judul, Video: MARGUNA Janji Dasar Pembangunan Sejahtera Petani Samosir (Rabu, 10 Juli 2020), Marhuale antara lain mengemukakan selama 15 tahun masyarakat Samosir kurang diberi ketrampilan dan pengetahuan, sehingga petani kurang cerdas. 

Kecerdasan mempengaruhi menjadi berakhlak dan berakal budi. Kalau rakyat cerdas beban Pemda akan ringan, karena rakyat tidak cerdas menjadi beban pemerintah.

Aparatur negara katanya, atau seorang Bupati harus tau aturan dan tugas pokoknya, kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku sesuai hierarhi perundang-undangan. 

Tugas pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat Samosir yang mayoritas petani agar hasil pertanyannya maksimal.

Bupati harus mampu menempatkan orang yang mampu di bidangnya, the right man on the right place. Seorang pemimpin harus taat pada aturan termasuk penganggaran, bagaimana output dan outcome penggunaan APBD, juga fungsi tidak hanya hasil.

Salah satu sektor yang harus dibenahi menurut Marhuale adalah sektor pemerintahan yaitu meningkatkan kemampuan aparatur sesuai bidang masing-masing. Sebab berdasarkan parameter keadaan masyarakat kinerja aparat kurang baik , namun dia tidak merinci kinerja yang kurang baik itu.

Petani belum mampu mengatasi kesulitannya, hasil yang kurang, bibit yang baik tidak ada dan kelangkaan pupuk, ternyata banyak petani yang tidak masuk kelompok tani. Menurutnya, banyaknya kegiatan Pemda tidak transparan, dan keluarga tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan sebab ini Negara.

Penggunaan uang negara harus transpran, proyek-proyek di Samosir transparan, berapa biayanya, siapa pelaksanannya serta bagaimana spek-nya.

Semua harus terbuka, itu mencerdaskan masyarakat.

Blueprint Pembangunan Samosir, menurut Marhuale adalah Pariwisata dan Pertanian. Masyarakat Samosir 85 % petani bagaimana menggunakan APBD meningkatkan pertanian kalau yang diutamakan pariwisata.

Selama 15 tahun mengutamakan pariwisata, ternyata tidak ada hasilnya, maka kalau dia terpilih jadi Bupati akan merubah dasar pemgangunan Samosir, Pertanian dulu baru Pariwisata. 

Tidak bisa Pariwisata mendukung pertanian, pertanian yang mendukung pariwisata. maka ada yang disebut “Agro-Wisata” dan bukan “Wisata-Agro”.

Marhuale mengatakan bahwa pembangunan Samosir “Salah Dasar”, dengan mengutip teori SD ada tiga kebutuhan manusia yaitu: primer (sandang, pangan, papan; sekunder: kesehatan, pendidikan; tertier: sisa uang untuk kesenangan-ingin kesenangan dan hiburan.

Menyimak/menonton video tersebut, akan dapat mengetahui di mana letak keteringgalan Samosir dibanding dengan kabupaten pemekaran yang lain.

Mengikuti jalan pikiran Marhuale, yang terjadi adalah teori sebab-akibat “salah dasar” itu menyebabkan Samosir jalan di tempat. Mendahulukan pariwisata, menomor duakan masyarakat dan keidupannya yang 85 % adalah petani.

Analisa mantan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI-AL Mabes TNI-AL itu belum tentu benar, tetapi niat baiknya yang penting dan berdasarkan analisa, resep memperbaiki kehidupan masyarakat Samosir tentu dikuasainya.

Artinya, Marhuale menemukan benang merah ketertinggalan masyarakat Samosir, “salah mandasar, sala luhutan” artinya Dasar Pembangunan Samosir sudah salah sejak 15 tahun lalu karenanya harus diperbaiki. 

Tidak perlu diperdebatkan, yang jelas niatnya berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Apa yang dikemukakan Marhuale di atas mudah-mudahan tidak terjadi di kabupaten kawasan Danau Toba 10 yang menomor satukan wisata dalam APBD-nya. ***

(Penulis adalah wartawan senior dan advokat berdomisili di Jakarta)