Oleh A. Robert Henry Sitanggang, SH
GREENBERITA.com- Ketika pelaku usaha melakukan sebuah transaksi bisnis yang berdasarkan hukum bisnis adat, diwajibkan transaksi apa pun harus dilakukan secara tunai dan "terang" atau minimal diketahui oleh kepala adat atau kepala desa.
Misalnya, si Poland ingin menjual sebidang tanahnya kepada si Togar, ketika harga telah disetujui oleh berdasarkan hukum bisnis adat, penawaran harus dilakukan pertama kali kepada anggota masyarakat di mana penjual berada.
Jika tidak ada orang yang tertarik untuk membeli sebidang tanah, maka itu dapat ditawarkan kepada orang lain di luar desanya.
Filosofi di bawah hukum adat bukanlah individualisme atau kebebasan untuk melakukan apa pun asalkan tidak bertentangan dengan hukum positif.
Berdasarkan hukum adat, harmoni harus dijaga. Dalam hal penjualan sebidang tanah, kedua belah pihak, harus pergi ke Camat untuk menyatakan minat mereka dan menghubungi Kepala Camat bahwa penawaran telah dilakukan kepada anggota desa tetapi tidak ada seorang bêminat dan sekarang ada orang lain dari desa lain yang setuju untuk membeli tanah.
Dalam hal ini, pembayaran harus dilakukan secara tunai, bahkan jika dilakukan melalui transfer. Tidak boleh ada angsuran yang disepakati. Dan sebelum pembayaran penuh dilakukan, hak milik atas tanah akan tetap berada di tangan pemiliknya.
Setelah pembayaran dilakukan sepenuhnya, maka Kepala Desa mencatat penjualan dan membuat catatan di buku Desa. Atau kedua belah pihak pergi menemui Camat. Sisanya akan memproses pemindahan hak ke BPN.
Berbeda dengan hukum bisnis nasional, untuk ini berlaku kebebasan kontrak. Karena itu tidak ada kewajiban untuk menawarkan maka tanah kepada anggota desa di mana penjual berada; alih-alih dia bebas menjual tanah itu ke badan apa pun, dan kapan saja.
Pembayaran dapat dilakukan dengan Giro atau cicilan. Ketentuan standar untuk kontrak yang sah dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
a.Kecakapan
b.Persetujuan
c.Objek tertentu
d.Tidak melanggar ketertiban umum.
Menurut kami, cara terbaik untuk memperlakukan hukum adat adalah bahwa hak wulayat harus dipertahankan. Tetapi kesulitannya adalah banyak orang meninggalkan tanah itu tanpa digarap. Ini bertentangan dengan prinsip Hukum Agraria Dasar.
Seperti di Samosir, karena banyak orang telah pindah ke kota dan membiarkan tanah mereka tidak digarap, dan pemerintah mengeluarkan Keputusan Kehutanan, sehingga pada lahan yang tidak digarap itu akan dimasukkan ke dalam Kawasan Hutan atau tanah negara.
Ini masalah serius di Samosir. Orang Batak suka keluar dari udang suka ke Jakarta. Tetapi mereka memegang prinsip “Argado do Boa ni Pinasa” (secara harfiah berarti, pohon buah nangka dihargai tinggi).
Bagi masyarakat Batak khususnya dan juga penduduk lokal lainnya yang telah bermigrasi ke kota, mereka masih berpegang teguh pada prinsip bahwa tanah itu bukan hanya properti.
Ini juga memiliki sejarah panjang. Jadi, bahkan jika sebidang tanah tidak ditanami selama hampir 100 tahun, tidak ada orang lain yang bisa mengolah tanah terlantar itu.
Dengan demikian konsep tanah desa, untuk kehidupan yang harmonis, harus dipertahankan, tetapi kami pikir pemilik tanah harus berkewajiban mengolah tanah setidaknya dengan menanam pohon dan dikenakan pajak. Sertifikat dapat dikeluarkan secara kolektif.
Sebagaimana dinyatakan oleh Soerkarno, Presiden pertama Republik Indonesia, ideologi negara didasarkan pada Pancasila. Dengan demikian setiap hukum yang bertentangan dengan nilai inti Pancasila harus dibawa ke hukum Konstitusi untuk diputuskan dari norma yang berlaku.
Tanah Desa
Saya pikir, konsep tanah desa akan menjadi cara terbaik untuk membuat masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat dan hidup dalam harmoni dengan tanah tempat mereka tinggal karena tanah berdasarkan konsep hukum adat didasarkan pada isand dan dapat mengolah tanah desa, asalkan orang-orang desanya melakukan sulap religius dan anggota desa harus memiliki perjanjian untuk penanaman tanah.
Misalnya, mereka dapat mengalokasikan bagian tertentu untuk menjadi resor pariwisata untuk keuntungan kolektif, dan bagian dari tanah yang mereka garap untuk menanam pohon buah-buahan dan resor atau berkemah untuk turis atau untuk retret. Ini akan membuat penduduk desa hidup harmonis. Tanah desa ini tidak harus dibuat menjadi Sertifikat Hak Milik tetapi tetap sebagai Hak Masyarakat Desa.
Penduduk desa dapat mendirikan organisasi yang mereka tetapkan sebagai pedoman untuk penanaman tanah. Pedoman harus diberikan kepada tanah tersebut, dan disesuaikan dengan Perda atau Peraturan Pemerintah Daerah.
Misalnya di Samosir, di Gunung Pusuk Buhit, ada jalan keluar dari desa dan Gunung itu juga dianggap sebagai asal mula Orang Batak.
Sekarang ada Taman Kaldera telah dibangun di atas Gunung untuk tujuan menjadikan Danau Toba sebagai Tujuan Wisata Dunia. Di Gunung yang disebut Pusuk Buhit ada bangunan yang menandakan asal-usul Orang Batak. Sebagian dari tanahnya gunung telah dibudidayakan ratusan tahun. Tidak bijaksana bagi pemerintah untuk mengambil alih tanah itu. Dengan demikian ada Tanah Desa yang dipertahankan.
Tanah desa dapat menjadi solusi terbaik untuk memberi manfaat bagi desa tersebut untuk ahli waris dan upaya harus diambil untuk menghindari sengketa tanah, yang sekarang sporadis di Indonesia.
Per Mei 2019, (Okezon 3 Mei 2019) setidaknya ada 8859 kasus agraria. Ini merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan dengan dasar yang adil, karena banyak tanah di Indonesia dikendalikan oleh orang kaya, sementara ratusan juta orang tidak memiliki sebidang tanah. Quo Vadis.
Federalisme dan hukum adat Berkenaan dengan pertanyaan tentang pilihan antara Federalisme atau negara Kesatuan, saya berpendapat, bahwa kita tidak akan melanjutkan ke federalisme; para pendiri pendiri setuju bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan. Indonesia yang terdiri dari tidak kurang dari 17.000 pulau dan 720 langguage dengan sejarah lomg sejak Sumpah Pemuda (Sumpah Pemuda) berniat bahwa negara yang akan dideklarasikan merdeka adalah Negara Kesatuan dan negara ilmu kependudukan didasarkan pada Pancasila.
Ideologi ini tidak diimpor dari luar negeri tetapi digali atau diekstraksi (disublimasikan) dari nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat majemuk.
Federalisme mencegah terciptanya kebijakan nasional. Indonesia benar bahwa kami telah menetapkan Undang-Undang Pemerintah Daerah dimana Bupati dapat mengambil inisiatif untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi setempat.
Kelemahan dari Federalisme adalah bahwa tidak ada satu kebijakan untuk tindakan secara keseluruhan. Dengan pemerintah daerah yang telah dipraktikkan di Indonesia, telah dilakukan beberapa pemilihan umum untuk memilih pemimpin mereka. Sayangnya dalam praktiknya, biayanya terlalu mahal untuk memenangkan pemilu.
Dalam hal keuangan, akan lebih murah jika seorang Bupati dicalonkan oleh Menteri atau Parlemen, tetapi ini dapat menyebabkan perbudakan politik sehingga pemenang tidak akan fokus melayani rakyat tetapi melayani dan memuaskan kepentingan partai politik yang berkuasa.
Hak Wulayat
Hak ini adalah hak atas tanah tertentu di desa oleh masyarakat secara keseluruhan. Di bawah judul ini tanah tidak dapat ditransfer ke orang lain. Tetap di dalam dirinya anggota masyarakat itu sendiri.
Dengan globalisasi, investasi dapat dilakukan dari luar negeri, tetapi apa pun bisnis yang ditawarkan dan pajak yang mungkin dihasilkan dari investasi, kami akan mencoba agar persatuan masyarakat desa harus dipertahankan.
Investasi dapat dilakukan di desa di tanah Hak Wulayat, tetapi terbatas untuk memanfaatkan tanah yang dapat dimanfaatkan oleh investor dan masyarakat untuk saling menguntungkan.
(Penulis adalah praktisi pengacara di Jakarta)
