 |
| Bupati Dairi menerima kunjungan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sumatera Utara, di ruang kerjanya, Kamis 11 Juni 2020 |
DAIRI, GREENBERITA.com || Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengusulkan bansos Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dialihkan menjadi bentuk uang kontan. Hal itu untuk meminimalkan masalah, dan menambah daya beli masyarakat.
Hal itu dikatakan Eddy saat menerima kunjungan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Sumatera Utara di ruang kerjanya, Kamis, 11 Juni 2020.
“Saya mengusulkan dalam bentuk tunai, untuk meminimalkan masalah logistik dan biaya pendistribusian juga agar dapat menambah belanja dan daya beli masyarakat Kabupaten Dairi,” ujar Eddy, seperti disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Rahmat Syah Munthe, Jumat, 12 Juni 2020.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting hadir bersama Rahmansyah Sibarani, Anwar Sani Tarigan, Viktor Silaen, Jubel Tambunan, Sumihar Sagala, dan Ingan Amin Barus.
Baskami mengatakan, kunjungan untuk mengawasi penyaluran bantuan sembako dari Pemprov Sumut dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah dilaksanakan Pemkab Dairi dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Anwar Sani Tarigan berharap Kabupaten Dairi segera masuk ke zona hijau, seperti daerah yang sebelumnya ditetapkan gugus tugas pusat.
Disampaikan juga persoalan data warga yang berhak menerima, pembenahan RSUD Sidikalang dalam memasuki new normal, dan stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil dan menengah.
Bupati Eddy mengakui keberadaan data saat ini menjadi problem utama dalam hal pembagian bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Perangkat desa, babinsa dan babinkamtibmas telah bekerja keras untuk melakukan perbaikan data dimaksud. Namun karena data dasar berbasis data lima tahun lalu, ditemukan beberapa kendala. Untuk itu, Pemkab Dairi sedang bekerja menyiapkan database melalui aplikasi.
“Kami berharap data penyaluran tahap I ini dapat menjadi data awal pemutakhiran sehingga untuk penyaluran tahap II akan menjadi lebih sempurna. Dengan menggunakan aplikasi berbasis internet yang digunakan akan dapat meminimalisir risiko salah sasaran dan tepat dalam pelaporan,” ujar Eddy, yang dilansir dari Tagar.id .
Terkait persiapan memasuki new normal, menurut Eddy, pihaknya mengkaji sebuah regulasi mengawasi kedatangan orang dari luar Dairi, khususnya dari wilayah zona merah. Memastikan bahwa para pendatang tidak terpapar Covid-19.
“Harus ada aplikasi untuk tracing, sehingga memudahkan pelacakan bilamana ditemukan orang terpapar Covid-19,” kata Eddy.
Beberapa kebijakan lain dipaparkannya, seperti memberlakukan ibadah di rumah, pembatasan jam operasional pasar dan rumah makan, pemantuan ODP dan OTG yang melakukan karantina mandiri, serta melakukan penyesuaian jam kerja di lingkungan Pemkab Dairi. Selain itu, mendirikan pos pemeriksaan di setiap perbatasan wilayah Dairi.
Sekda memaparkan tentang penyaluran berbagai bansos. Di antaranya, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, target 19.735 Kepala Keluarga (KK), masih terealisasi 17.841 KK.
Bantuan Sosial Tunai APBD dengan target 3.921 KK, realisasi 3.706 KK. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan target 15.500 KK, terealisasi 16.785 KK. Bantuan sembako dari Pemprov Sumut dengan target 32.146 KK, terealisasi 17.550 KK.
Bantuan yang belum terealisasi, karena beberapa kendala, di antaranya penentuan calon penerima antara DTKS dan Non DTKS, ketidakpastian waktu pengiriman sembako dari provinsi, terbatasnya biaya pendistribusian dan biaya operasional pembagian bantuan sembako, serta kesulitan pendistribusian yang disebabkan lokasi tidak dapat dijangkau kendaraan, maupun belum memiliki sarana akses jalan menuju lokasi pendistribusian.
(Gb-ars/rel)
