TOBA, GREENBERITA.com || Bantuan Sosial Tunai (BST) tak tepat sasaran, puluhan warga Kelurahan Sangkar Nihuta, Kec. Balige, Kab. Toba melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Toba, Rabu (13/5) sekira pukul 12.00 WIB.
Warga kecewa akibat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga yang terdampak COVID-19 (Corona Virus Disease-19) di Kelurahan Sangkar Nihuta dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam orasinya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wanita Toba Peduli, Anita Sianturi mengatakan bahwa dari daftar penerima BST yang keluar, banyak warga yang tidak layak dan kehidupannya mapan justru terdaftar, sementara warga yang benar benar miskin tidak terdaftar.
“Kami datang untuk menyampaikan keluhan kepada Pak Bupati Toba. Setelah kami mendapatkan data daftar penerima bantuan COVID-19, kami merasa data tersebut tidak tepat sasaran. Sebab banyak data yang tidak sesuai, ada warga yang sudah meninggal tapi masih terdaftar, ada yang sudah bekerja di penerbangan masih tetap keluar namanya sebagai penerima,” ujarnya, yang dilansir dari Waspada.
Justru warga yang sangat rawan sekali ekonominya tidak terdata. Bahkan ada 6 keluarga miskin yang anggota keluarganya ada mengalami gangguan kejiwaan, dan sudah diketahui langsung oleh Bupati, tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
Temuan lainnya, lanjut Anita, ada keluarga dapat sampai 4 jenis bantuan, sementara ada yang miskin sama sekali tidak pernah dapat bantuan apapun.
Warga bahkan meminta Bupati agar membatalkan penyaluran BST di Kelurahan Sangkar Nihuta, yang akan disalurkan hari ini, Rabu, (13/5) pukul 14.00 WIB.
Warga sempat mengultimatum Bupati kurun waktu 2×24 jam. Jika tidak diperbaiki data, maka warga mengancam akan menutup paksa Kantor Kelurahan Sangkar Nihuta.
“Batalkan daftar penerima BST ini. Kami ultimatum, jika aspirasi kami tidak dijawab kurun waktu 2×24 jam, maka kantor Lurah akan kami tutup,” teriak Anita.
Senada, warga lainnya Juliana Sihotang mengatakan kekecewaannya atas daftar penerima BST tersebut.
“Ikkon layak do au dapotan bantuan COVID-19 na Rp600.000 na sian si Jokowi i. Alana nga matua au jala dang hea dapotan manang na aha dope. (Harus layak saya dapat bantuan COVID-19 yang Rp600.000 dari Jokowi, karena saya sudah tua dan belum pernah dapat bantuan apapun),” tegas Juliana.
Sempat terjadi perdebatan panjang antara Asisten I, Harapan Napitupulu dengan warga. Harapan Silalahi yang awalnya hadir mewakili Bupati Toba, meminta warga agar lebih tenang dalam menyampaikan aspirasi. Situasi mulai kondusif setelah Bupati Toba, Darwin Siagian menemui dan berdialog langsung warga.
“Terimakasih atas kedatangannya, sesuai permintaan warga, jika memang belum mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun, maka sekarang juga akan kita data,” jawab Darwin.
Seketika, seluruh warga yang unjuk rasa menyerahkan data berdasarkan KTP dan KK. Setiap warga yang sudah pernah menerima bantuan sembako dari Pemkab Toba, tegas Darwin tidak akan menerima BST.
“Jika sudah menerima Bansos Sembako dari Pemkab Toba, maka tidak bisa lagi menerima BST. Tapi sekarang, bapak-ibu harus memilih, apakah akan masuk daftar penerima sembako atau BST? Bagi warga yang benar benar butuh, akan kita masukkan namanya dalam daftar penerima BST ini,” jawab Darwin.
Anggota DPRD Toba, Tonny Simanjuntak ketika dikonfirmasi terkait aksi warga Sangkar Nihuta tersebut berharap agar pemerintah mengakomodir permintaan warga kembali menvalidasi data penerima BST tersebut.
“Mereka hadir di sini karena warga merasa BST tidak tepat sasaran. Mereka hanya menyampaikan aspirasinya datang kepada Pak Bupati, tujuannya untuk mempernyatakan ketepatan penyaluran BST. Bu Lurah sudah dipanggil dan jawaban Pak Bupati, warga yang benar-benar membutuhkan akan diakomodir. Kita lihat saja tindak lanjutnya nanti,” pungkas Tony.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah seluruh data pengunjuk rasa diterima oleh Bupati.
(gb-ars/rel)
