 |
| Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno |
Lembaga yang melaksanakan survei tersebut diantaranya adalah Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI).
"Masyarakat responden kami di bawah itu menginginkan Pileg dan Pilpres itu untuk dipisah. Jadi ini juga menjadi masukan partai politik, bahwa masyarakat yang menginginkan Pileg dan Pilpres itu dipisah presentasenya di angka 56,4 persen," kata Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, di Jakarta, Minggu sebagaimana dikutip dari antara, Minggu (23/02/2020).
Menurutnya, alasan para koresponden cukup sederhana. Alasannya karena mereka merasa infrastruktur politik di Indonesia yang menunjang untuk kedua pemilihan itu dilaksanakan serentak masih belum maksimal.
Banyaknya kasus petugas pemilu yang meninggal dunia lanjut Adi Prayitno menjadi salah satu faktor keinginan masyarakat agar kedua pemilihan itu dilaksanakan terpisah.
Meski demikian, masih tercatat sebanyak 36,8 persen masyarakat masih menganggap Pileg dan Pilpres serentak cukup baik untuk dilakukan mengingat efisiensi waktu. Selain efisien di waktu, penggabungannya juga cukup mengirit anggaran.
Adi Prayitno melanjutkan, efisiensi itu selaras dengan harapan publik untuk mewujudkan Indonesia maju dan makmur dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang presentasenya mencapai 70,5 persen.
"Harapan publik dalam setiap pemilu (selalu) pasti bagaimana Indonesia itu maju, makmur, adil, dan mampu menciptakan lapangan kerja. Itu pasti selalu menjadi kriteria dan preferensi utama bagaimana harapan adanya pemilu," katanya.
Kebutuhan ekonomi juga menurut mereka (masyarakat) sangat penting, jika selalu dihadapkan dengan politik, maka akan berdampak pada pengisian kebutuhan ekonomi.
"Capek juga kalau politik ini selalu hadir di tengah mereka. Sementara kebutuhan ekonomi Indonesia maju yang terus mereka harapkan," pungkasnya. (GB5)
