 |
| Kasi Intel Aben Situmorang dan Kasi Pidsus Kejari Samosir Sebut Telah Tingkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan Dugaan Tipikor dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Septic Tank Komunal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Samosir. |
SAMOSIR,GREENBERITA.com- Kejaksaan Negeri Samosir (Kejari) Samosir melakukan gerak cepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Samosir. Terakhir Kejari Samosir meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam
Pembangunan Sarana Sanitasi Septic Tank Komunal pada Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Samosir.
Hal ini disampaikan Kajari Samosir melalui Kasi Intel Kejari, Aben Situmorang ketika dikonfirmasi greenberita.com diruang kerjanya, Selasa, (17/9/2019).
"Benar, penyelidikan atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Septic Tank Komunal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Samosir.yang telah kami lakukan sejak
bulan Mei tahun 2019 lalu telah kami tingkatkan ke tahap Penyidikan berdasarkan Surat
Perintah Penyidikan tanggal 29 Agustus 2019," ujar Aben Situmorang yang didampingi Kasi Pidsus Kejari, Antonius Ginting,SH.,MH.
Ditempat yang sama, Kasi Pidsus Antonius Ginting mengatakan bahwa informasi dugaan Tipikor ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Dan selama proses penyelidikan
Kejaksaan Negeri Samosir telah menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam
proses pengadaan septic tank pabrikan yang bertentangan dengan juknis Pelaksanaan
DAK Bidang Sanitasi.
"Harusnya kegiatan itu dikelola secara swakelola oleh masyarakat desa tapi ternyata pada prakteknya ditunjuklah (oleh Dinas PRKPP) seseorang untuk menyediakan septic tank itu. Harusnya kan desa yang mencari sendiri, belanja sendiri dan bayar sendiri. Tapi di drop barangnya (oleh dinas) lalu diminta desa yang bayar. Itu melanggar juknis dari kementarian mestinya desa yang belanja sendiri, dan (warga) desa tidak tau barang ini apa dan di Samosir nggak ada jual, dibeli dari Jakarta," terang Antonius Ginting.
Pembangunan Sarana Sanitasi Septic Tank Komunal ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan total nilai
kegiatan Rp.4.600.000.000,- (empat milyard enam ratus juta rupiah) yang
dibangun di 13 (tiga belas) Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Samosir.
Menurut juknisnya, kegiatan ini harusnya dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) yang terdiri dari masyarakat setempat dengan anggaran di 12 (dua belas)
desa masing-masing berjumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) dan satu desa berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
Saat ini, Kejaksaan Negeri Samosir dalam proses penyidikan ini sedang mengumpulkan alat bukti
termasuk keterangan ahli dalam rangka penghitungan kerugian keuangan
negara untuk membuat terang dugaan Tindak Pidana tersebut serta mencari siapa tersangkanya.
"Kita belum menetapkan tersangka saat ini tapi setelah mengetahui kerugian negara berdasarkan ahli, kami akan melakukan penetapan tersangka sesuai SOP dalam empat bulan ini dan kalau bisa dan semua lancar semoga dapat memasuki persidangan sebelum akhir tahun," pungkas Antonius Ginting.
(gb-fet)
.jpg)
