 |
| Ketua DPD Partai Demokrat NTB |
GREENBERITA.Com, Mataram – Internal Partai Demokrat tengah bergejolak, beberapa senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) meminta adanya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengembalikan marwah partai. Hal ini memicu reaksi di daerah, setelah Jakarta, kini di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dilansir dari Mataraminside.com, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di NTB menolak wacana kongres luar biasa.
‘’Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Hj Ani Yudhoyono,’’ kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahally Fikri, di Mataram, Ahad(16/6).
Ia menilai tidak ada dasar untuk melaksanakan KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi preseden buruk bagi partai itu ke depan.
Demokrat dalam Pemilu 2019, bukan dengan saling menyalahkan antarkader, apalagi dengan mengadakan KLB. Namun, hendaknya dengan saling menguatkan, melakukan konsolidasi, evaluasi komprehensif, dan introspeksi diri semua kader dan fungsionaris yang sejujur-jujur dan seadil-adilnya.
Mahally yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB mengatakan bahwa Demokrat adalah partai yang punya pengalaman menang dalam pemilu dan tahu bagaimana caranya untuk bisa jadi pemenang. Maka, kalau dalam Pemilu 2019 mengalami kekalahan dan gagal mencapai target, berarti ada dari langkah-langkah dan syarat-syarat mencapai kemenangan yang terabaikan selama pemilu diikuti. Hal inilah yang perlu dievaluasi untuk perbaikan pada masa mendatang.
Oleh karena itu, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Kamal NW Tibu Piling, Golong, Narmada itu menyatakan bahwa Demokrat NTB tegas menyatakan akan memperbaiki keadaan dan menyelesaikan masalah bukan dengan menyesali diri sendiri, saling menyalahkan, apalagi menyelenggarakan KLB.
‘’Kami mendukung sepenuhnya langkah dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan menolak adanya KLB,’’ ucapnya.
(rel-Angga).
