Pembentukan tim ini disampaikan Kepala Inspektorat Pemkab Samosir Waston Simbolon kepada greenberita.com ketika dikonfirmasi melalui selulernya pada Kamis, (20/6/2019).
"Kita sudah bentuk tim khusus untuk pemeriksaan Asisten I sesuai perintah Pak Bupati Samosir. Namun karena adanya tugas penyelesaian review RKPD yang harus segera diselesaikan untuk disampaikan kepada Bapeda, maka pemeriksaan itu (Asisten I) ditunda sementara dan kemungkinan segera dilakukan setelah penyelesaian review RKPD ini, semoga minggu depan dapat dilaksanakan" ujar Waston Simbolon.
Menurutnya, Ketua Tim Pemeriksaan terhadap Asisten I adalah Boas Galingging dengan dugaan terkait adanya dugaan indikasi melebihi kewenangan yang dilakukan Asisten I. Sedangkan tempat pemeriksaan bergantung pada situasinya nanti.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Rapidin Simbolon mengaku merasa kecolongan dan tidak pernah memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengijinkan penebangan Hutan Tele.
"Saya merasa kecolongan dengan surat ini, saya tidak pernah memberikan perintah kepada bawahan saya untuk mengijinkan penebangan Hutan Tele. Saya akan membawa masalah pengrusakan Hutan Tele ini keranah hukum, dan siapapun ASN yang terlibat disini, saya tidak akan melindunginya," ujar Rapidin Simbolon.
 |
| Surat Klarifikasi Pemkab Samosir |
Ketika dikonfirmasi kembali pada Sabtu (1/6/2019) terkait surat yang ditandatangani Plh. Sekda Samosir tersebut, Bupati Rapidin Simbolon mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait munculnya surat tersebut.
"Mengenai surat Asisten I ( Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat ) selaku Plh. Sekda tanggal 31 Mei 2019 yang lalu dan juga para pejabat lainnya yang terkait sehingga terbit nya surat ini (180/3246/HK/VIII/2018 perihal pertimbangan rencana penebangan kayu pada Lahan Hak Milik ), saya selaku Bupati juga Wakil Bupati tidak mengetahui sama sekali surat ini muncul . Dan yang paling janggalnya surat ini tidak ditembuskan ke Bupati, sebagaimana aturan. Maka untuk itu, saya sudah perintahkan saudara Sekda utk mengklarifikasi surat ini kepada Sdr. Anggiat Sinaga," ujar Rapidin Simbolon.
Terkait adanya indikasi melebihi kewenanangan pejabatterkait, Bupati Samosir mengaku sudah memerintahka Kepala Inspektorat Samosir Waston Simbolon untuk melakukan pemeriksaan.
"Sesuai aturan dan ketentuan, saya sudah perintahkan Kepala Inspektorat untuk memeriksa pejabat yang menandatangani surat ini. Karena pejabat yang menandatangani surat ini (Asisten I) tidak memiliki kewenangan terkait areal tersebut, dan Sdr. Anggiat Sinaga yang tidak memahami isi surat (point 2) sehingga menimbulkan permasalahan dan pengrusakan hutan yang ada di kawasan Tele. Inilah klarifikasi dari Pemkab Samosir untuk menjernihkan masalah ini," pungkas Rapidin Simbolon.
(green-ft)
"Mengenai surat Asisten I ( Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat ) selaku Plh. Sekda tanggal 31 Mei 2019 yang lalu dan juga para pejabat lainnya yang terkait sehingga terbit nya surat ini (180/3246/HK/VIII/2018 perihal pertimbangan rencana penebangan kayu pada Lahan Hak Milik ), saya selaku Bupati juga Wakil Bupati tidak mengetahui sama sekali surat ini muncul . Dan yang paling janggalnya surat ini tidak ditembuskan ke Bupati, sebagaimana aturan. Maka untuk itu, saya sudah perintahkan saudara Sekda utk mengklarifikasi surat ini kepada Sdr. Anggiat Sinaga," ujar Rapidin Simbolon.
Terkait adanya indikasi melebihi kewenanangan pejabatterkait, Bupati Samosir mengaku sudah memerintahka Kepala Inspektorat Samosir Waston Simbolon untuk melakukan pemeriksaan.
"Sesuai aturan dan ketentuan, saya sudah perintahkan Kepala Inspektorat untuk memeriksa pejabat yang menandatangani surat ini. Karena pejabat yang menandatangani surat ini (Asisten I) tidak memiliki kewenangan terkait areal tersebut, dan Sdr. Anggiat Sinaga yang tidak memahami isi surat (point 2) sehingga menimbulkan permasalahan dan pengrusakan hutan yang ada di kawasan Tele. Inilah klarifikasi dari Pemkab Samosir untuk menjernihkan masalah ini," pungkas Rapidin Simbolon.
(green-ft)
