"Moratorium pembentukan Provinsi Tapanuli belum dicabut sampai sekarang. Artinya persetujuan perjuangan masyarakat terkait pembentukan tersebut berhenti sementara, sedangkan DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi sudah setuju," kata Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan di Tarutung, Senin (6/5).
Lima kabupaten itu ialah Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Tengah.
Dirinya berharap kabupaten lain di daerah Tapanuli raya bergabung di Provinsi Tapanuli.
Adapun kelayakan menjadi sebuah provinsi, menurut dia, sudah memadai. Seperti, infrastruktur bandara internasional dan rumah sakit layanan umum sudah tersedia. Adapun untuk pendidikan, lanjut dia, sedang diupayakan peningkatan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) menjadi universitas negeri.
Menurut dia, warga mendambakan pembentukan provinsi sendiri karena akan berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Tapanuli Raya.
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Poltak Pakpahan mengatakan, semangat juang masyarakat Tapanuli terkait pembentukan provinsi harus ditanggapi dengan baik.
Menurutnya, moratorium pembentukan Provinsi Tapanuli agar dicabut demi terkabulnya impian masyarakat Tapanuli Raya demi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu.
Februari 2009, aksi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli di DPRD Sumut berakhir maut. Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat yang diserang massa meninggal.
Dan dilansir dari mediaindonesia.com, pada Desember 2019, pengusaha GM Chandra Panggabean divonis delapan tahun penjara karena dianggap terbukti menjadi aktor intelektual penganiayaan. (rel-marsht)
