Notification

×

Iklan

Iklan

Jokowi Sebut Kalimantan Timur Cocok Jadi Ibu Kota Baru RI, Ini Alasannya

9 Mei 2019 | 11:42 WIB Last Updated 2019-05-09T04:42:26Z
KUKAR, GREENBERITA.com - Joko Widodo Presiden RI menilai bahwa kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur cocok untuk menjadi calon ibu kota baru Republik Indonesia.

Jokowi menyebutkan, nama Kalimantan Timur sudah muncul dalam studi sekitar 1,5 tahun ini.  Apa alasan Jokowi menilai Kaltim cocok menjadi ibu kota?

1. Infrastruktur lengkap

Jokowi mengatakan, Kalimantan Timur sudah memiliki infrastruktur yang lengkap, mulai dari bandara internasional, pelabuhan laut, hingga tol.

"Artinya, itu akan menghemat banyak biaya," kata Jokowi ketika meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019).

Namun, lanjut Jokowi, tentu saja masih perlu kajian dari aspek lainnya, seperti sosiologisnya dan sosiopolitiknya yang perlu dipertajam. "Selain itu, urusan lingkungan, pemenuhan kebutuhan air seperti apa, juga dari sisi kebencanaan seperti apa, entah banjir, gempa bumi atau lainnya," katanya.

2. Fasilitas mendukung 

Menurut Jokowi, infrastruktur dan fasilitas lengkap yang ada sudah berfungsi untuk mendukung Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru. 

Contohnya Balikpapan dan Samarinda yang sudah memiliki bandaranya sehingga tak perlu membangun bandara baru lagi. Menurut Presiden, semua masih dikalkulasi atau dihitung.

Selain itu, kawasan ini berada tengah lintasan Tol Samarinda-Balikpapan. "Saya bicara apa adanya bahwa fasilitas yang ada di Kaltim sangat mendukung, terutama airport, jalan tol sudah ada, tahun ini tol sudah jadi," katanya.

3. Terpisah dari pusat ekonomi dan bisnis 

Sebagai negara besar, kata Presiden, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. "Ya, ini menatap ke depan ke arah negara maju," katanya.

Setelah melihat kondisi di lapangan, kata Presiden, akan ada tim ke lapangan lagi untuk kajian lebih mendalam atau detail lagi. "Ini harus sangat terencana dan matang sehingga saat memutuskan betul-betul benar," katanya.

Ia menyebutkan jika kajian sudah final pemerintah akan menyampaikan kepada masyarakat. "Kalau sudah ada kajian semua, termasuk sisi anggaran sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh Menkeu agar tidak membebani APBN, akan disampaikan," katanya yang dilansir dari regional.kompas.com. (rel-marsht)