Pengusiran itu dilakukan oknum anggota PPK Pangururan berinisial TS kepada salah seorang saksi DPD dengan berteriak meminta pihak keamanan polisi agar mengeluarkan saksi hanya karena meminta dilakukannya perbaikan oleh operator atas kesalahan penjumlahan, padahal saksi tersebut sah disertai mandat dan berhak melakukan sanggahan untuk perbaikan sesuai amanat PKPU 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu.
Atas sikap oknum PPK itu, beberapa saksi mengajukan keberatan dan meminta kepada KPU Samosir selaku atasannya untuk menegur dan melakukan klarifikasi atas hal tersebut.
"Kita sangat menyesalkan sikap oknum PPK Pangururan tersebut, saya minta KPU Samosir untuk menegurnya sehingga kenyamanan rekapitulasi berjalan baik, " ujar Jabalos Simbolon, Ketua Bapilu sekaligus saksi Partai Nasdem, di Kantor Pangururan pada Jumat, (26/4/2019).
Menyikapinya, Ketua KPU Samosir melalui Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, Robinsar Junaidi Barus menyatakan permohonan maafnya atas sikap anggotanya tersebut.
"Atas kejadian ketidaknyamanan yang dialami saksi kemarin, saya baik secara pribadi dan lembaga (KPU Samosir,red) memohon maaf atas persoalan yang kurang pas (kemarin, red), dan bila ada hal yang kurang pas bisa dikomunikasikan bersama," ujar Junaidi Barus di kantor Camat Pangururan, Sabtu, (27/4/2019).
Atas pernyataan permintaan maaf tersebut, ditempat yang sama Tokoh Masyarakat Peduli Pemilu, Naris Sitanggang menyambut baik hal tersebut.
"Kami dari masyarakat peduli pemilu menyambut baik tanggungjawap yang baik atas pernyataan permintaan maaf Komisioner KPU Samosir, itu sebuah sikap yang baik. Kejadian kemarin sebenarnya itu ada arogansinya (oknum penyelenggara,red), dan berharap supaya kedepannya semua lebih tenang menghadapi situasi, " pungkas Naris Sitanggang.
(Stg-Anggi)
