 |
| Kantor KPU Labuhan Batu | ist |
Dilansir dari Metro Asahan, Kamis (15/11/2018), Kemendagri menyerahkan kepada KPU RI dan dilanjutkan kepada KPU Kabupaten Sebanyak 45.342 nama pemilih, dan setelah dilakukan sinkronisasi data dengan DPTHP Kabupaten Labuhanbatu ada 3.644 nama yang sudah terdata di DPTHP dan 25.352 nama yang tidak memenuhi sayarat dengan kondisi sudah pindah, meninggal dunia dan beralih profesi menjadi TNI dan Polri.
Demikian disampaikan Wahyudi, Ketua KPU Labuhanbatu bersama 3 komisioner yang hadir kepada seluruh Peserta Pemilu dalam rapat Kordinasi, Minggu (11/11/18).
Wahyudi menyebutksn, pada Posko Program Gerakan menentukan Hak Pilih (GMHP) yang dilaksanakan oleh KPU dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan baik melalui media sosial dengan hasil terjaring sebanyak 1.330 nama data pemilih.
"Alhamdulillah, terjaring sebanyak 1.330 penambahan pemilih dalam program (GMHP)," katanya.
Dalam hal ini, KPU Labuhanbatu bersinergi dengan Bawaslu didapatkan hasil tiga nama pemilih baru yang direkomendasikan oleh Bawaslu sehingga total penambahan nama atau penambahan pemilih baru ada berkisar kurang lebih 17 ribu nama pemilih pada Pemilu 2019 mendatang.
Sementara, terkait 45.342 nama yang di inventarisir oleh Kemendagri telah membuat polemik dan pertanyaan besar kepada peserta pemilu khususnya Partai Politik dan mengusulkan agar dilakukan pertemuan khusus kepada Disduk Capil Kabupaten Labuhanbatu untuk menjelaskan angka perubahan penambahan nama pemilih yang dinilai signifikan itu.
"Mengapa ujuk-ujuk muncul penambahan nama sebanyak 16 ribu dari Kemendagri yang membuat pertanyaan besar Bagi Partai Politik khususnya Partai Demokrat, dan kita minta agar terlebih dahulu diadakan pertemuan khusus Disduk Capil dengan Partai Politik untuk menjelaskan hal tersebut, dan juga kita sangat respon terhadap persoalan ini karena manyangkut orang banyak dan hak pilih masyarakat," ucap Fadli Amri Hasibuan, Ketua Bapilu Partai Demokrat Kabupaten Labuhanbatu. (AS)
