 |
| Pertemuan YPDT dengan pihak Kemenko Maritim di Jakarta, Rabu (28/11/2018). |
Rekomendasi dalam bentuk pokok-pokok pikiran itu disampaikan para pengurus YPDT dipimpin delegasi Alimin Ginting, saat melakukan pertemuan dengan Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Maritim RI, Odo RM Manuhutu pada Rabu (28/11/2018).
YPDT menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai keselamatan transportasi di perairan Danau Toba di antaranya, perlunya memberdayakan kapal-kapal rakyat agar memenuhi standar keamanan dan keselamatan termasuk memberdayakan masyarakat di sekitar Danau Toba.
Membuat standarisasi untuk semua kapal angkut penumpang, memperjelas tanggung jawab dan aturan keselamatan di bidang pelayaran seperti ada satu badan nasional keselamatan pelayaran, meningkatkan Kepatuhan dan penegakan hukum atau aturan main, serta penggunaan teknologi informasi yang dapat dioptimalkan melalui online single system (OSS) dalam hal perizinan atau lisensi.
Kemudian YPDT meminta dilakukannya kampanye sadar keselamatan untuk transportasi air di Danau Toba secara berkala, pengelolaan ASDP di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, direkomendasikan agar di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menghindari tumpang tindih kewenangan di antara keduanya.
"Perlunya pembuatan rambu-rambu keselamatan disampaikan dalam 3 bahasa utama, yaitu Batak, Indonesia, dan Inggris, panggilan kedaruratan (emergency calls) menggunakan satu nomor untuk seluruh permasalahan dan radio komunikasi wajib bagi setiap kapal penumpang," tukas Alimin dalam rekomendasinya.(red)
